JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR diminta untuk tidak repot merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, tidak ada urgensi sama sekali untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut. Upaya para politisi merevisi UU tersebut, justru diindikasikan memperlemahkan kewenangan KPK.

Mestinya, perubahan terhadap UU KPK d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung baru, akan segera terlaksana. Pasalnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Priyo Budi Santoso menyetujui rencana lembaga anti korupsi membangun gedung baru yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 60 miliar.

"Secara prinsip DPR mendorong pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pertemuan sejumlah pihak dengan terdakwa perkara dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games XXVI/2011, Muhammad Nazaruddin dalam rutan di luar jam kunjungan, mengharuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat pembangunan rutan sendiri. Sel tahanan itu nantinya akan bernama Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang KPK. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyatakan bahwa batalnya penetapan tersangka baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Hambalang dan wisma atlet, bukan akibat perpecahan pimpinan lembaga tersebut. Hal itu justru disebabkan pimpinan KPK sedang tidak bersamaan atau satu forum

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad kembali membuat wartawan penasaran. Pasalnya, dia berjanji akan mengungkapkan hal-hal yang menarik dan mengejutkan publik. Namun, hal tersebut baru akan dibeberkannya pada Kamis (26/1) besok .

"Tunggu saja. Besok, besok kita jumpa pers (di gedung KPK). Pokoknya, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan bahwa tidak ada ketua partai yang kebal hukum. Pernyataan ini menanggapi kesaksian Mindo Rosalina Manulang alias Rosa manulang dalam persidangan kasus suap pembangunan Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin.

"Tidak ada yang kebal hukum. Apakah dia k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Majelis hakim menolak seluruh keberatan terdakwa Endro Laksono. Sebaliknya, majelis hakim menerima surat dakwaan penuntut umum, karena dianggap sudah memnuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHAP. Dengan demikian, kasus korupsi mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat memastikan untuk kembali melakukan pembantaran (penangguhan penahanan) terhadap Nunun Nurbaeti. Hal itu menyusul tersangka kasus dugaan suap puluhan anggota DPR, dilarikan ke RS Abdi Waluyo.

Demikian dikatakan Ketua KPK Abraham Samad yang dihubungi wartawan di Jakarta, Sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 akan memprioritaskan penanganan kasus-kasus besar korupsi tanpa tebang pilih. “Semua yang besar akan jadi prioritas,” kata Ketua KPK Abraham kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/12).

Dikatakan empat pimpinan KPK lainnya yakni Busyro Muqqodas, Bambang Widjoj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Endro Laksono terancam hukuman 15 tahun penjara. Ia didakwa telah menggelapkan anggaran perjalanan dinas instusi tersebut sebesar Rp 388,8 juta.

Demikian dakwaan yang disampaikan JPU Surma dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/12). Terdakwa Endro ...Berita Selengkapnya