Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Polda Metro Jaya
 
Resmi Jabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi: Jakarta Bebas Aksi Premanisme | 2022-05-13 22:25:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Kombes Pol Hengki Haryadi resmi menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya yang baru, menggantikan Brigjen Pol Tubagus Ade Hidayat yang akan berdinas di Mabes Polri.

Sebagai pejabat utama (PJU) baru di lingkungan Markas Polda Metro, Hengki mengungkapkan komitmen dirinya bakal memberan
...

Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah | 2022-05-13 06:45:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab, harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Part ...

Rofik Hananto Sesalkan Ketidakkonsistenan Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng | 2022-05-02 20:31:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait upaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

"Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja
...

DPR Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng | 2022-04-24 23:22:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjalankan dan memperkuat fungsi pengawasannya untuk membenahi masalah tata niaga minyak goreng.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi
...

Soal Minyak Goreng, Pengamat Sebut Tidak Ada Masalah dalam Undang-Undang Tetapi Permendag-nya | 2022-04-24 23:07:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dirinya tidak melihat adanya masalah dalam peraturan perundang-undangan terkait persoalan kenaikan minyak goreng. Masalah itu, lanjut dia, justru muncul dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang sering kali berubah dan implementasinya tida ...

Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Rudi Hartono: Harus Diselidiki Sampai Tuntas | 2022-04-19 19:25:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak agar kasus ini diselidiki sampai ...

Legislator Minta Polri Tangkap Penimbun Minyak Goreng | 2022-03-31 09:18:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat segera menangkap mafia minyak goreng yang dengan sengaja menimbun atau menjual ke luar negeri, di saat kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Keberadaan praktek penimbunan tersebut terbukti menyusahkan masyarakat saat ini

Padahal
...

Sekjen KNPI Dikeroyok, Fadh Arafiq Cs Dilaporkan ke Polda Metro Jaya | 2022-03-21 09:22:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi pengeroyokan terhadap pimpinan organisasi kepemudaan kembali terjadi, kali ini dialami oleh Sekjen KNPI dari Kubu La Ode Umar Bonte, Ahmad Fauzan. Korban (Ahmad Fauzan, red) mengaku dikeroyok oleh Fadh El Fouz Arafiq yang juga Ketua DPP Golkar Bidang Ormas dan rekan-rekannya pada Minggu 20 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 ...

PKS Usulkan Hak Angket Minyak Goreng, Pakar: Agar Ketahuan Akar Masalahnya | 2022-03-20 10:37:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan hak angket soal polemik minyak goreng di DPR RI sudah tepat.

Menurut Ujang, dengan adanya hak angket maka akar permasalahan tentang minyak goreng dapat dibongkar hingga ke akarnya.

"Harus dib
...

HET Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat | 2022-03-20 10:29:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI RI Sufmi Dasco Ahmad mengkritik pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. Menurutnya, pencabutan HET minyak goreng kemasan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru akan menguntungkan ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]