JAKARTA, Berita HUKUM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya dalam agenda rapat Paripurna mengesyahkannya Rancangan Undang-Undang(RUU Adminduk) tentang Administrasi Kependudukan menjadi sebuah undang-undang (UU Adminduk) dalam forum Rapat Paripurna DPR-RI, Selasa (26/11/2013) di gedung Senayan Jaakrta.

"Masa berlaku KT ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lagi Muhammad Nazaruddin, terpidana kasus korupsi pembangunan proyek Wisma Atlet, Jakabaring, Palembang kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seperti biasa Nazaruddin seolah tiada habisnya menembak sasaran demi sasaran, terhadap pejabat terkait.

Sebelumnya, Ia menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan masayarakat dan aktifis anti korupsi dari (Gerakan Rakyat Buru Koruptor) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mendesak KPK mengusuk korupsi E-KTP Kementerian Dalam Negeri dimana nilai projek sebesar Rp 2,5 triliun.

Dalam orasinya, pendemo mengatakan, "KPK harus benar-benar bernai memeriksa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selain melaporkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, Kemendagri juga akan menggugat terpidana kasus Wisma Atlet tersebut. Gamawan Fauzi menjelaskan proses terjadinya tender projek E-KTP tersebut yang di tuding syarat dengan KKN.

Menurut Gamawan, sebelumnya dalam penentuan harga tender ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim sukses pasangan calon Riban Satia-Mofit Saptono (pasangan Rimo) meminta saksi untuk menemui ketua Rukun Tetangga (RT) agar dibuatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis dengan syarat memilih pasangan Rimo.

Demikian disampaikan Tumini, saksi yang diajukan pasangan Tuty Dau-Maryono (pasangan Damar) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Irman yang mewakili Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa larangan mem-foto copy e-KTP hanya ditujukan kepada lembaga dan swasta yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat pemilik e-KTP, dengan demikian berarti masyarakat pemilik e-KTP tidak dilar ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Dua instansi di Aceh khususnya Kota Langsa harus bertanggungjawab dalam Hal kerusakan chip yang ada dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat. Menurut amatan media ini, di rumah sakit umum daerah (RSUD) Langsa dan Dinas perpajakan daerah hingga saat ini masih menggunakan fotocopy KTP, untuk keperluan administrasinya.

Rum ...Berita Selengkapnya

BENGKULU, Berita HUKUM - Masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) diingatkan agar tidak mem-fotokopi e-KTP lebih dari sekali. Sebab, e-KTP hanya bisa difotokopi sekali saja. Jika dilakukan fotokopi berulang-ulang, chip penyimpan data di e-KTP akan rusak, sehingga tidak bisa dibaca komputer.

Hal tersebut disampaikan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri menegaskan, KTP elektronik sudah dapat digunakan basis pemilu 2014. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, e-KTP akan menjadi basis yang penting untuk pemerintahan.

"Karena tidak boleh satu orangpun rakyat kita yang hilang haknya, karena tujuan bernegara itu melindungi segenap b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin tidak akan ada KTP palsu ataupun KTP ganda yang nanti akan dimanfaatkan sebagai data awal pelayanan Askes dan Jamsostek dalam transformasinya menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2014.

"Akurasi data kita diakui, tidak akan ada KTP ganda dan palsu," ...Berita Selengkapnya