Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    WALHI
 
WALHI Tuding KPU Tak Akan Mampu Selenggarakan Pemilu 2014 | Friday 19 Apr 2013 22:42:16

SURABAYA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuding KPU tidak akan mampu menyelenggarakan Pemilu 2014 mendatang secara baik. Baik dalam ukuran WALHI adalah bukan hanya secara prosedural berlangsung secara jujur dan adil, juga mampu memberikan pembelajaran politik kepada rakyat dan menghasilkan para pemimpin yang amanah, adil ...

Indonesia Butuh Pemimpin Yang Peduli Lingkungan | Thursday 18 Apr 2013 16:42:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan pentingnya
menghadirkan pemimpin yang bersih, adil dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan, Kamis (18/4).

Di tengah situasi ancaman percepatan perubahan iklim dan krisi
...

WALHI: Segera Bebaskan Ibu Mimi dari Proses Kriminalisasi Polri | Tuesday 16 Apr 2013 14:10:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh perempuan masyarakat adat di Kabupaten Konawe Ibu Mimi mendapat perlakuan dan proses hukum yang tidak benar dari aparat Polres Konawe Kendari, terkait konflik Argraria yang sedang di upayakanya.

Ada 7 LSM diantaranya, WALHI, AMAN, HUMA, JKPP, KPA, KontraS, Sawit Watch Sedang berupaya meng'advokasi kasus Ibu Mimi da
...

Walhi Minta Presiden Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup | Tuesday 16 Apr 2013 10:43:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Walhi menilai, kondisi lingkungan hidup di negeri ini makin kritis. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang seharusnya memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di negeri ini seakan mati suri, dan tak bergigi. Walhi pun meminta Presiden SBY mengevaluasi kinerja kementerian ini.

“Kami frustasi dengan keber
...

Walhi Menilai 70 Porsen Kerusakan Lingkungan di Samarinda Diakibatkan Aktifitas Tambang | Saturday 13 Apr 2013 21:19:38

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga banjir yang terus terendam berbagai kawasan disebabkan oleh kegiatan pertambangan, disamping kegiatan lainnya seperti; pembukaan kawasan perumahan hanya menyumbang sekitar 10 persen, sehingga Pemerintahan W ...

Negara Absen, Rakyat Dikriminalisasi: Tinjauan Lingkungan Hidup Indonesia Kwartal I 2013 | Thursday 11 Apr 2013 18:41:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Kamis (11/4) WALHI kembali mengeluarkan laporan tinjauan dan analisa kondisi Lingkungan Hidup Indonesia untuk Kwartal I tahun 2013. Laporan ini merupakan kelanjutan dari Laporan Tahunan Tinjauan dan analisa kondisi Lingkungan Hidup WALHI yang dikeluarkan pada bulan Januari yang lalu. Seperti halnya Laporan yang lalu, WALHI ...

TAHTA Ancam Pidanakan Saksi Kasus Anwar Sadat | Monday 08 Apr 2013 23:28:41

PALEMBANG, Berita HUKUM - kasus kriminalisasi aktivis lingkungan Anwar Sadat dan Dedek Chaniago sampai pada agenda pemeriksaan saksi-saksi memberatkan (a de charge). Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada minggu lalu semuanya dari anggota kepolisian diwilayah kepolisian daerah Sumsel.

Tim advokasi dan pencari fakta (TAHTA) mengatakan, ada b
...

WALHI: Chelsea Football Club Di Demo, Minta Samsung Sponsornya Terbuka Soal Tambang Timah Bangka | Friday 05 Apr 2013 14:19:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis lingkungan hidup yang tergadung dalam Friends of the Earth Inggris menggeruduk markas klub sepakbola Inggris, Chesea FC. Mereka meminta agar sponsor klub sepakbola tersebut terbuka tentang penggunaan timah mereka. Sepertiga timah dunia berasal dari Pulau Bangka Belitung, Indonesia. Hingga saat ini, perusahaan Samsung ...

WALHI: Pemerintah Jangan Asal Memberikan Izin Terhadap Pengusaha | Monday 01 Apr 2013 19:22:21

MEDAN, Berita HUKUM - Dalam menjalankan bisnisnya, pengusaha sudah barang tentu memegang izin. Izin-izin harus mereka pegang seperti HTI, HPH, HGU, Eksplorasi pertambangan dll. Izin-izin tersebut dikeluarkan/diterbitkan berdasarkan adanya permohonan dari pengusaha. Selaku pihak pemohon adalah pengusaha/korporasi. Pemerintah adalah selaku pemberi iz ...

Kuasa Hukum Anwar Sadat Ajukan Eksepsi | Monday 11 Mar 2013 15:37:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terus memperjuangkan aktivis Walhi Sumsel Anwar Sadat dan kawannya bebas dari segala tuntutan. Walhi telah menyiapkan puluhan kuasa hukum dalam persoalan hukum yang menimpa para aktivis lingkungan ini.

"Hari ini sidang eksepsi (sanggahan) dan ada 38 kuasa hukum bagi Anwar Sadat da
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]