Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Virus Corona
 
WHO Peringatkan Eropa Kembali Menjadi Episenter Pandemi Corona | 2021-11-07 10:06:10

GENEWA, Berita HUKUM - Eropa kembali menjadi 'pisenter' pandemi virus corona, demikian peringatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketika kasus-kasus melonjak di wilayah itu. Dalam jumpa pers, Direktur WHO untuk Eropa, Hans Kluge, mengatakan kemungkinan jumlah kematian di wilayah itu bisa mencapai setengah juta jiwa lagi sampai Februari nanti.

...

Dorong BPK RI Audit, Wakil Ketua MPR: Audit Mulai dari Sistem Penunjukan, Hingga Penentuan Harga | 2021-11-05 01:44:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong BPK RI atau KPK untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis PCR Test. Pasalnya, PCR Test yang dijadikan lahan bisnis tersebut menyebabkan Rakyat dirugikan sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanga ...

Tolak Sanksi Pidana bagi yang Tak Mau Divaksin, Warga Gugat Presiden ke MA | 2021-11-03 20:00:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Abdul Hamim Jauzie, warga Tangerang Selatan, keberatan dengan sanksi pidana bagi yang menolak divaksinasi. Ia pun mengajukan judicial review Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

Warga Tangerang Selatan (Tangsel) Abdul Hamim Jauzie mengajukan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Selaku WNI, Abdul Hamim
...

Nasir Djamil: Kalau Dugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR Benar, Itu Mengkhianati Pancasila | 2021-11-03 12:06:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan praktik pejabat ikut terlibat dalam bisnis tes PCR dinilai telah mengkhianati hati rakyat. Sebab, mereka justru mengeruk untung di saat rakyat sedang menderita akibat pandemi.

"Kalau isu ini benar, sungguh menyakitkan. Sebab itu bukan saja mengkhianati sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi juga seperti ora
...

Tes PCR Syarat Perjalanan Sulitkan Rakyat | 2021-10-30 05:51:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan adalah kebijakan yang menyulitkan rakyat. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-1 ...

Desak Pembatalan Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Bukhori: Rakyat Bukan Sapi Perah! | 2021-10-28 08:41:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemerintah Indonesia memberlakukan syarat tes PCR di semua moda transportasi jelang libur natal dan tahun baru mendatang mendapat kritik keras dari anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.

Bukhori juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi dalam merespons tuntutan publik. Sebab, alih-alih mendengar aspirasi publik
...

PPKM Jakarta Turun ke Level 2, Gubernur Anies Ingatkan Tetap Waspada | 2021-10-21 05:49:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta turun menjadi level 2 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, yang berlaku selama 14 (empat belas) hari, sejak 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021.

Kebijaka
...

Vaksinasi Massal Covid19 Dihadiri Musisi Maia Estianty | 2021-10-19 05:47:09

BOGOR, Berita HUKUM - Dalam upaya percepatan vaksinasi Covid19, Polres Bogor bersama jajaran Polsek Sukamakmur, menggelar kegiatan vaksinasi di halaman Masjid Raya Al Anshori kampung Cihanjawar, Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Senin (18/10).

Kegiatan vaksinasi tersebut dihadiri musisi Maia Estianty, yang ikut memberikan motivasi, sehingga mas
...

Puji Layanan Vaksinasi Dilaksanakan Propam Polrestro Bekasi Kota, Kompolnas: Menunjukkan Humanisme Polri | 2021-10-02 18:03:12

BEKASI, Berita HUKUM - Selama dua hari jajaran Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Metro Bekasi Kota mengadakan layanan vaksinasi Covid-19 melalui Gerai Vaksinasi Merdeka Aglomerasi di Gedung Graha Bina Insani, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Sejak kemarin hingga berakhir hari ini, Sabtu (2/10), total sudah ratusan warga dengan berbagai
...

Imbauan Jajaran Propam Polrestro Bekasi Kota ke Warga: Walau Sudah Divaksin Tetap Patuhi Prokes | 2021-10-02 17:38:51

BEKASI, Berita HUKUM - Pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 pada Gerai Vaksinasi Merdeka Aglomerasi yang diselenggarakan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Metro Bekasi Kota, Sabtu (2/10) kembali diserbu warga.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM di lokasi pelaksanaan kegiatan, Gedung Graha Bina Insani, Bekasi Timur, Kota Bekasi,
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]