Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta | 2018-07-25 08:15:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum Lutfi Setiawan, SH, MH, dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law yang ditunjuk pihak PT Putra Garuda Mas Raya (PGMR) menilai bahwa, pernyataan Lukas yang diberitakan pada sejumlah media online, merupakan informasi yang mengada-ada dan cenderung menyesatkan, sehingga terkesan ada upaya memutar balikkan fak ...

Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta | 2018-07-24 06:23:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Kuasa Direksi PT Avetama Bakti Mandiri (ABM), dr Lukas Budi Andrianto dianggap terlalu mengada-ada, dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal itu dikemukakan Lutfi Setiawan, SH, MH., dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law, menanggapi pernyataan Lukas yang beredar di berbagai media massa ten ...

Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa | 2018-07-06 05:53:46

SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Punaryo salah seorang anggota Kepolisian Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dalam kasus menggali tambang di kuburan atau Tempat Pemakaman Umum Kebun Agung, Kecamatan Samarinda Utara, secara ilegal dalam sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ...

Demo PMHI Tuntut Tersangka Kasus Gali Tambang di TPU Kebun Agung Dituntut Berat | 2018-07-04 19:39:24

SAMARINDA, Berita HUKUM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PMHI) Cabang Samarinda pada, Rabu (4/7) siang menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri Jl. M. Yamin Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), dengan membawa spanduk besar yang bertuliskan seruan aksi serbu kantor Pengadilan Negeri Samarinda, untuk men ...

KPK Akui Maraknya Penyalahgunaan Izin Tambang Jelang Pilkada | 2018-06-03 01:00:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui maraknya penyalahgunaan izin tambang jelang Pilkada 2018. Ia menyebut ada 40 persen izin tambang yang tak sesuai peraturan.

"Menurut penelitian yang kami lakukan di KPK, banyak sekali penyalahgunaan misalnya sekitar 40 persen izin tambang tak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak
...

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan | 2018-05-26 07:16:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

"Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizink
...

Ijon Politik Tambang | 2018-02-28 04:25:55

Oleh: Melky Nahar

DI BALIK keunggulan sektor tambang yang diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor ini secara langsung dan tak langsung erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi masyarakat wilayah lingkar tambang. Peluang dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan solusi terhadap krisis yang diakibatkan oleh s
...

Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan | 2018-02-20 10:50:58

TABALONG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

"K
...

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik | 2018-01-18 20:14:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertambangan tak lekang issuenya oleh waktu, baik itu sebutan 'mafia pertambangan' ataupun hanyalah menjadi areal wilayah banjakan saja. Seiring pula pada 2018 sebagai tahun politik yang auranya memanas karena menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, maka perlu diantisipasi lebih mendalam terkait fenomena di dunia pe ...

Pemanggilan Joko Prianto: Babak Baru Kriminalisasi Petani Kendeng | 2017-12-29 20:43:13

SEMARANG, Berita HUKUM - Joko Prianto, seorang petani Kendeng langsung mendapatkan Surat Panggilan (nomor S.Pgl/945/XII/2017/Reskrimun) bertanggal (22/12) dari Polda Jawa Tengah terkait perkara yang menimpanya paska ia mengajukan Praperadilan pada tanggal (21/12). Surat panggilan tersebut mengenai pelimpahan tahap II yang akan dilakukan pada tangg ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]