JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah terhenti beberapa minggu, Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kepolisian kembali mengintensifkan operasi penertiban atau razia angkutan umum jenis bajaj. Dalam razia ini, petugas gabungan berhasil menjaring 52 unit bajaj.

Razia yang difokuskan di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Senin (6/2) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Operasi penertiban angkutan umum roda tiga, bajaj yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada hari ketiga ini, minim hasil. Kemungkinan besar para pengemudi serta pemilik kendaraan itu memilih tidak beroperasi dan mengamankan bajajnya dari razia yang dilakukan petugas.

Hal ini dapat dilihat dari hasil ...Berita Selengkapnya

*Di sekitar tempat usahanya kerap ditemukan banyaknya ranjau paku

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menyusul maraknya keluhan masyarakat mengenai keberadaan ranjau paku di sejumlah ruas jalan utama di ibu kota, Satpol PP Jakarta Selatan langsung meresponnya dengan merazia keberadaan para penambal ban yang terindikasi bekerja sama dengan penebar ranja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kembali menggelar razia sopir angkutan kota (angkot) di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (9/1). Target sasarannya adalah para sopir yang tidak mengenakan seragam dan tidak memiliki Kartu Pengenal Anggota (KPA) serta Kartu Pengenal Pengemudi (KPP).

Dalam razia te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pelanggaran lalu lintas tak hanya dilakukan angkutan umum roda empat atau lebih, tapi juga dilakukan kendaraan roda tiga, bajaj. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menggelar operasi penertiban tersebut mulai Senin (16/1) mendatang. Operasi ditargetkan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan seragam.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski Dinas Perhubungan gencar melakukan penertiban, di lapangan masih banyak ditemukan sopir angkutan umum yang nakal. Dalam penertiban awal tahun ini, sedikitnya sudah 31 angkutan umum jenis angkutan kota (angkot), Metromini, dan Kopaja ditertibkan. Mereka melakukan pelanggaran, karena tidak memiliki kelengkapan surat- ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta makin gencar melakukan operasi penertiban terhadap sopir angkutan kota (angkot). Dalam razia kali ini, petugas berhasil menjaring serta menilang 138 sopir, karena tidak menggunakan seragam serta tidak memiliki Kartu Pengenal Pengemudi (KPP) dan Kartu Pengenal Anggota (KPA).

Banya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sebanyak 628 sopir angkutan kota (angkot) terjaring tidak memakai seragam dan kepemilikan Kartu Pengenal Pengemudi (KPP), dan Kartu Pengenal Anggota (KPA). Hasil itu didapatkan dari razia yang dilaksanakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di seluruh terminal bus yang tersebar di Jakarta.

Pada Kamis (1/12) , petugas Dishu ...Berita Selengkapnya

*Hanya diberi sanksi teguran, karena masih sosialisasi penegakan aturan UU dan Kepmenhub

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan peringatan terhadap 913 sopir angkutan umum. Sanksi ini diberikan akibat mereka ini tidak memiliki kelengkapan identitas sebagai awak angkutan umum. Hasil ini diperoleh dari razia sopir ang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya penertiban angkutan umum terus dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Setelah sukses menertibkan angkutan berkaca gelap, kini instansi itu akan menggelar razia kelengkapan identitas sopir angkutan umum tersebut yang mulai dilaksanakan Rabu (23/11) besok.

Penertiban difokuskan di sejumlah terminal da ...Berita Selengkapnya