JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI patut mempertimbangkan menunda penyelesaian RUU Mahkamah Agung yang saat ini sedang berlangsung. Langkah ini dianggap penting agar produk legislasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan RUU KUHAP.

“KUHAP saya rasa harus kita dahulukan karena ini payung bagi undang-undang lain terkait kejaksaan, kepol ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR menargetkan untuk menyelesaikan 4 Rancangan Undang Undang Prioritas Legislasi Nasional, pada tahun 2013, “Target Legislasi Tahun 2013 adalah menyelesaikan 4 RUU yaitu RUU Pencegahan Pembalakan Liar, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Revisi UU Perkebunan,” t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perdebatan menyangkut tingkat kesejahteraan petani masih mewarnai rencana penggabungan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dan Perlindungan Pemberdayaan Petani.

"Ketika rapat paripurna, memang ada pro dan kontra, terutama menyangkut perlindungan petani. Ada yang menginginkan RUU Pertembakauan, tapi ada juga yang menging ...Berita Selengkapnya

KENDARI, Berita HUKUM - Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro menyoroti persoalan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) saat pertemuan dengan Pemprov Sultra, di Kendari, Rabu (19/12). Pasalnya, ada isu di media atau berita-berita bahwa RUU KKG membolehkan pernikahan sesama jenis dan sebagainya.

“Isu seperti ini kami anggap b ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menginginkan segera dituntaskan RUU Protokol Nagoya, Pasalnya RUU ini bertujuan melindungi dan memberdayakan sektor bidang hayati. Protokol Nagoya berisi tentang akses kepada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mayoritas anggota DPR RI menyetujui RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai Undang-Undang. "Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga bukan Bank yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari Perbankan," ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat membacaka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja RUU tentang Kesehatan Jiwa (Panja RUU Keswa) Komisi IX DPR RI menyoroti masalah penyalahgunaan Kesehatan Jiwa yang dikaitkan dengan proses hukum seseorang. Pasalnya akhir-akhir ini, banyak orang tersangkut masalah hukum bebas dengan alasan mengalami gangguan jiwa.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Panja R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Bertempat di ruang pertemuan Dewan Pers, Jumat (23/11) diadakan diskusi dengan tema RUU Kamnas dan Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers. Sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Anggota DPR dari Fraksi PB, Effendi Choiri (Gus Choy), Wina Armanda Sukardi (Dewan Pers), Al Ar’raf (Imprasial/Koalisi Masyarakat Sipil) dan sUlaeman ...Berita Selengkapnya

JAKARTA - Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan draft terbaru RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dari pemerintah masih berisi pasal-pasal kontroversial.

Politisi PDIP mengatakan sudah mendapatkan draft dan sudah mengkaji yang dikirimkan Kementerian Pertahanan pada 16 Oktober 2012.
"Kesimpulan saya, kalau kita mau kembalik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR bersama pemerintah menyelesaikan lima RUU Prioritas dan tujuh RUU Kumulatif terbuka. RUU Prioritas tersebut RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Industri Pertahanan, RUU tentang Veteran RI, RUU Tentang perkoperasian dan RUU tentang Pangan.

"Sedangkan tujuh RUU Kumulatif terbuka, yaitu RUU t ...Berita Selengkapnya