JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh PPP, Bachtiar Chamsyah dan sejumlah jajaran kader Partai berlambang Kabah pada, Kamis (3/3) kemarin menyambangi kantor DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta.

Maksud dan tujuan beberapa kader PPP ini, untuk membahas isu dan dinamika seputar partai politik di Indonesia. Salah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC, atau dikenal dengan inisial SBY memberikan komentar di hari Pers Nasional pada 9 Februari 2016. SBY memberikan ucapan dan kritikan kepada pemerintah untuk perbaikan bangsa Indonesia kedepan agar lebih baik dan sukses.

"Se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahuddin menilai, bahwa pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu akan pengusutan kasus dugaan penggelapan pajak Mobile 8 tidak sepenuhnya salah.

Sebab, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut bisa jadi me ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam modern terbesar di Indonesia menilai politik di Indonesia saat ini tersandera oleh kepentingan para elite.Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat menyampaikan materi tentang tentang civil society dalam perspektif serta pengalaman Muhammadiyah da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hendarjit selaku CEO Global Future Institute (GFI) mengatakan bahwa perlu kejelian dari berbagai pihak media yang ketika menelusuri persoalan skandal pencatutan nama Jokowi JK yang dilakukan oleh Setya Novanto (SN) beberapa waktu ini yang kini menjadi polemik.

"Para pelaku media jangan melihat (SN) Setya Novanto-nya, terl ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para Pakar ekonomi Politik Institute National Development and Finacial (INDEF) melangsungkan Diskusi Bulanan, Bisnis dan Ekonomi Politik dengan tema, ”Rupiah Tersungkur, Paket Ekonomi Meluncur”, terkait kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terpuruk menyentuh Rp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peserta pilkada serentak 2015 yang hendak berkampenye lewat media sosial di internet diwajibkan untuk mendaftarkan akun resminya ke Komisi Pemilihan Umum.

Ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 in tertuju kepada pasangan calon atau pun tim kampanyenya.

"Khusus kampanye med ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Lembaga Negara sepakat melakukan konsolidasi agar kebijakan, sistem ketatanegaran baik di bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi menjadi terintegrasi.

“Semuanya memiliki paham yang sama, kepahaman yang sama, memiliki pemikiran yang sama bahwa agar negara kita ini lebih baik (konsolidasi) ini yang harus dijala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Panglima TNI telah membuat kebijakan baru yaitu memberikan/ mengembalikan hak politik bagi para istri-istri Prajurit TNI. Mulai sekarang, istri para Prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik, sehingga nanti ada yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi 'kegaduhan' politik dan hukum yang terjadi menurut John Helmi Mempie sebagai Pengamat Intelijen mengatakan bahwa, kalau gerakan mahasiswa saat ini tentu hanya rekayasa dan pasti ada yang mendorong. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya tujuannya apa? Karena itu menurut Mempie, "Gak ada Oposisi saat ini. Ini semua trans ...Berita Selengkapnya