JAKARTA, Berita HUKUM - Pengalaman Aksi 411, ternyata ISTIQLAL yang memiliki ruang besar dan parkiran luas sebagai Masjid Negara, tidak muat menampung JUTAAN Umat Islam dan tidak juga memiliki persediaan AIR yang cukup, sehingga banyak umat yang tidak bisa berwudhu dan banyak pula yang tidak bisa sujud saat Shalat.

Dan yang PALING BERBAHAYA adal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Nasional Demokrasi (KND) yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat; seperti Serikat Pekerja, LSM, dan Ormas menuding ada para petualang politik yang sangat oportunis, yang ada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun yang ada di luar pemerintahan, sedang berupaya menunggangi gerakan damai umat Islam untuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menyikapi maraknya penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polda Metro Jaya, maka Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat kepada penanggungjawab dan peserta penyampaian pendapat di muka umum wajib mematuhi ketentuan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan mengeluarkan maklumat dengan Nomor: Mak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana aksi damai pada 25 November dan 2 Desember adalah aksi lanjutan yang akan dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas lainnya. Aksi rencananya akan digelar di sepanjang Jl. Jend. Sudirman hingga Jl. MH. Thamrin Jakarta.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Besar HMI dan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar acara diskusi publik 'Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI dengan judul 'Akankah Ahok di Penjara?' diselenggarakan di Sekretariat PB HMI Jalan Sultan Agung, Guntur Pasar Rumput Jakarta pada, Senin (21/11).

Pantauan pewarta BeritaHU ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lima Pimpinan DPR RI secara lengkap menerima kunjungan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Kunjungan unsur masyarakat yang menghipum ormas-ormas Islam ini menyampaikan keluhan kepada para Pimpinan DPR, terkait sikap Presiden Joko Widodo yang tak menemui perwakilan massa Demo 4 November.

Para delegasi ormas Islam y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun mengungkapkan ada 2 alasan tuntutan penahanan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pertama, Ahok dikhawatirkan membuat pernyataan serupa yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Seperti yang sudah ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh dan Aktivis senior asli Betawi H. Ridwan Saidi menyampaikan tanggapan pasca penetapan Ahok sebagai Tersangka (TSK) dan dicegah keluar negeri oleh pihak Polri., Ia beranggapan bahwa pada kasus Gubernur non aktif Basuki Tjahya Purnama (Ahok) ini merasa berbeda dan terlihat juga sepertinya Ahok memiliki over convidence ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus penistaan agama Islam yang dilakukannya. Penetapan status tersangka terkait pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 di Pulau Pramuka, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengecam tindakan pemerintah yang mendatangkan ulama asal Mesir, Syeikh Amr Wardani terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Syeikh Amr Wardani rencananya akan menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Padahal, tegas Munarman, ulama Mesir ...Berita Selengkapnya