| Ormas |
|
|
| |
| Garda Muda Palapa: Syukuran Peresmian Kantor Baru GMP | Sunday 24 Jan 2016 10:30:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Garda Muda Palapa (GMP), salah satu elemen masyarakat yang sudah melakoni visi dan misinya dalam bentuk tindakan nyata ikut andil mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa ini menggelar acara silaturahmi dan syukuran yang dikemas dengan peresmian kantor pusat baru keseketariatan DPP di Jakarta.
Presidium GMP, Nan ...Berita Selengkapnya |
| Pengukuhan Pengurus LSM KIBAR Tahun 2015-2020 | Sunday 17 Jan 2016 20:21:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) menggelar acara pengukuhan pengurus 2015-2020 di Kantor DPP Kibar Jl. HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, pada, Minggu (17/1).
Wibisono selaku ketua dewan pendiri LSM KIBAR menyampaikan bahwa, dengan menjunjung tinggi Organ ...Berita Selengkapnya |
| KIBAR Bertekad Berjuang untuk Masyarakat Pesisir, Pinggiran dan Pedesaan | Tuesday 27 Oct 2015 09:00:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - LSM Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR), siap menjadi pelopor pembangunan daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pedesaan dan pesisir dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kibar terbentuk karena cita-cita para proklamator dan pejuang bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi sampai har ...Berita Selengkapnya |
| Deklarasi GSI: Gerakan Satu Indonesia, Bersatu Menjaga Keutuhan NKRI | Sunday 27 Sep 2015 19:13:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Gerakan Satu Indonesia (DPN GSI) berlangsung di Gedung Joang 45 di Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat, Deklarasi Organisasi Massa (Ormas) Gerakan Satu Indonesia (GSI) dengan Visi Misi untuk Bersatu Menjaga Bumi Pertiwi, Bersatu Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik I ...Berita Selengkapnya |
| Terkait Kericuhan Muktamar ke 33 NU, Pengamat: Parpolisasi Masyarakat Madani | Monday 03 Aug 2015 14:03:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut pandangan pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, "Apa yang terjadi pada Muktamar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur, sesungguhnya sudah terjadi juga di ormas-ormas Islam besar lain." Hal ini menunjukan fenomena 'parpolisasi' di Indonesia era reformasi, dimana peran rekruitmen parpol bukan saja ke dalam pemerintahan, n ...Berita Selengkapnya |
| MK: Selain Musyawarah-Mufakat, Pemilihan Kepengurusan Ormas Dilakukan Lewat Suara Terbanyak | Friday 26 Dec 2014 06:55:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak. Demikian redaksi baru Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dinyatakan Mahkamah dalam amar putusan perkara No. 3/PUU-XII/2014. Amar putusan tersebut diucap ...Berita Selengkapnya |
| Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar | Thursday 25 Dec 2014 18:04:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa perlu adanya surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XI/2013 tersebut dibacakan ole ...Berita Selengkapnya |
| Ketua MK: Memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi | Saturday 20 Sep 2014 17:10:36 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Jaminan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu alasan berdirinya negara dan pembentukan konstitusi. Dengan demikian semua organ Negara dan aktivitas negara yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah urusan publik dan harus diketahui oleh publik. Oleh karena itu kete ...Berita Selengkapnya |
| Inilah Hasil Reformasi Sejumlah Instansi Pemerintah | Friday 19 Sep 2014 16:01:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah pimpinan instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian (K/L) memaparkan hasil-hasil reformasi birokrasi yang diluncurkan bulan Oktober tahun lalu, dalam rapat koordinasi reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis ...Berita Selengkapnya |
| Komisi Informasi Pusat Akan Periksa BPK Terkait Hambalang | Wednesday 05 Feb 2014 15:42:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) akan melakukan pemeriksaan setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena gagal memberikan bukti kuat terhadap informasi yang dikecualikan. Pemeriksaan tersebut dilakukan KI Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait kasus audit Hambalang antara BPK selaku termohon dengan Pu ...Berita Selengkapnya |
|
|