BANTEN, Berita HUKUM - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) melakukan aksi unjuk rasa akbar di depan kantor DPRD Provinsi Banten pada Selasa (3/3).

Aksi tersebut dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dengan tujuan untuk menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Atas aksi ini, dikatakan oleh Pr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa rancangan Undang-undang Omnibus Law yang saat ini digagas pihak Pemerintah Indonesia, Cipta Kerja, Pemindahan Ibukota, dan beberapa hal lainnya, kini sudah diajukan pemerintah dan sudah masuk ke parlemen atau DPR RI. Terkait hal tersebut Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar diskusi publik bertajuk 'Mendongkrak Ekon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lokataru Foundation menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) sebagai 'RUU haram'. Artinya, tak ada justifikasi atau kepentingan mendesak RUU itu dibuat.

"Sebenarnya ini RUU haram karena tidak ada satu pun angle yang memberikan keabsahan. Bahwa IMF atau World Bank sudah setuju emang siapa mereka?" ujar Direktu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pekerja dan buruh tidak perlu turun ke jalan untuk menolak draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pasalnya, Menaker justru mengajak Pekerja dan Buruh memberikan masukan soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih bersifat draf dan masih perlu masukan dari berbagai pihak.

“Ayo silahkan memberi masukan. Beri juga masukan dalam m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Ahli Pidana, Prof. Dr Suparji Ahmad menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tidaklah aspiratif, dikarenakan menurutnya banyak steackhoulder tidak diajak terlibat dalam pembahasan, demikian ungkapnya menyampaikan pada wartawan usai sesi diskusi publik digelar tim Pokja bidang Hukum Majelis Nasional Korp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PKS menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md berbahaya saat menganggap kesalahan teknis dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) itu hal biasa. Menurut PKS, salah ketik di Pasal 170 RUU Cipta Kerja menunjukkan kecerobohan di internal tim pemerintah.

"Anggapan biasa dan bisa diperbaiki bahaya. Karena sudah jadi naskah r ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek omnibus law RUU Cipta Kerja terus disorot banyak kalangan. Salah satunya soal perlindungan lingkungan dalam RUU tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut banyak kekonyolan dalam RUU itu.

"Direduksinya beberapa norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja sudah dapat diduga denga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) mengingatkan agar regulasi berkaitan dengan kerusakan lingkungan dapat cermat pada penyusunan maupun praktiknya. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Ker ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Deputi Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), M.Rusdi menyampaikan bahwa setelah membaca dan membandingkan mengenai draft Omnibus Law atau Cipta Kerja disingkat undang undang 'Cilaka' (Cipta Lapangan Kerja) yang telah masuk ke DPR RI akan mengurangi kesejahteraan, hilangnya jaminan sosial buruh, dan menghancurk ...Berita Selengkapnya