| Komisi VI |
|
|
| |
| Komisi VI DPR Nilai Kontrak PLTU di PLN Bermasalah | Wednesday 19 Jun 2013 17:26:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI kembali memanggil Direksi PT Perusahaan Listrik Negara PLN, Nur Pamudji, dan Direktur PT Sandang Leo Pramuka serta Deputi ISN Kementerian BUMN Yati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (19/6), di Senayan Jakarta.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat mempertanyakan nil ...Berita Selengkapnya |
| Direktur PT Dirgantara Indonesia Meminta Ma'af Pada Komisi VI DPR-RI | Thursday 13 Jun 2013 17:51:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan ma'af terlontar dari mulut Direktur Umum PT Dirgantara Indonesia (PT-DI), dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (13/6).
PT-DI memanipulasi data perjanjian damai PT-DI dengan Serikat Pekerja, hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, dimana PT-DI tidak dapa ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VI DPR Setujui Renovasi Gedung KPPU Rp 25,3 Miliar | Thursday 13 Jun 2013 08:34:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR menyetujui renovasi Gedung Kantor KPPU sebesar Rp 25,3 Miliar. Demikian salah satu butir kesimpulan Komisi VI DPR saat Raker dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Ketua KPPU RI Nawir Messi, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (12/6).
Usulan tambahan P ...Berita Selengkapnya |
| Muhajir Sodruddin: Jabat Komisaris PT Jamsostek Denny Indrayana, Dianggap Sebagai Pengawas | Wednesday 05 Jun 2013 17:28:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai salah satu Komisaris Utama PT Jamsostek yang mendapat tanggapan beragam, baik dari Anggota DPR RI Komisi VI Muhajir Sodruddin, SH. MH, maupun juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Amir Syamsuddin menilai bahwa keberadaan Denny sebagai Komisaris PT. Jams ...Berita Selengkapnya |
| Kejahatan Geng Motor Resahkan Komisi VIII | Monday 20 May 2013 15:05:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejahatan geng motor yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyedot perhatian masyarakat luas, tak terkecuali di lingkungan Senayan. Adanya remaja yang bergabung di geng motor ini cukup meresahkan. Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai pentingnya pendidikan akhlak di keluarga agar remaja terhindar dari kegiatan neg ...Berita Selengkapnya |
| Kehadiran Anggota DPR Tidak Hanya di Paripurna, Tapi Juga di Rapat-Rapat Lainnya | Friday 17 May 2013 21:31:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini saat dijumpai wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta,Jumat (17/5) mengatakan bahwa sebagai anggota DPR RI ia cukup menghormati transparansi yang dilakukan BK (Badan Kehormatan) DPR terkait daftar kehadiran anggota yang disebarluaskan ke publik. Ia berharap koleganya s ...Berita Selengkapnya |
| Komisi V DPR Pertanyakan Perubahan Grafik Kereta Api | Friday 17 May 2013 09:05:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mempertanyakan soal perubahan grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2013, yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
"Kami meminta agar permasalahan itu dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya, yang sedapat mungkin bisa menguntungkan semua ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VIII Minta Kemenag Tertib Dalam Mengajukan Anggaran | Thursday 16 May 2013 09:15:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu yang lalu muncul surat edaran oleh Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama, seluruh Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam dan seluruh Madrasah tentang tidak cairnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disebabkan oleh pembintangan Komisi VIII DPR RI.
Menindakl ...Berita Selengkapnya |
| Pembangunan Kilang PT Arun Akan Disampaikan Kepada SBY | Saturday 11 May 2013 22:27:57 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Anggota DPR-RI Komisi VI, Marzuki Daud mengatakan telah menerima laporan resmi dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah serta Presiden PT Arun, Iqbal Hasan untuk berjuang keras merasionalisasikan percepatan pembangunan kilang PT Arun LNG dengan Kementerian ESDM juga Dirut PT Pertamina.
"Harapan mereka kepada kita untuk menyampaika ...Berita Selengkapnya |
| Komisi V: Selesaikan Mekanisme Subsidi, Baru Hapus KRL Ekonomi | Saturday 11 May 2013 08:42:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah mendukung upaya PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada penumpang KRL. Namun kebijakan yang dilakukan harus dilakukan dengan persiapan, tidak dengan menghapus KRL Ekonomi begitu saja.
"PT KAI ini juga mendapat amanat melayani publik termasuk yan ...Berita Selengkapnya |
|
|