JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) bingung menyikapi langkah hukum selanjutnya, pasca dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan yang merugikan negara Rp 396 miliar oleh Mahkamah Agung.

Perlu diketahui bahwa perkara ini diputus oleh Majelis PK ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, hari ini Selasa (11/6), menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laksamana diperiksa sebagai saksi untuk penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) para debitur Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

"Dala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Himpunan masyarakat untuk kemanusiaan dan keadilan (Humanika) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus Bantuan Luquiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka meminta KPK agar segera menjebloskan Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Samadikun Hartono ke dalam penjara.

Mereka mendukung KPK dalam memproses ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian diperiksa sekitar 9 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan selama itu, Rizal tak menyangka, sebab KPK memberikan hidangan makanan lezat pada dirinya. Hal itu tak dibayangkan sebelumnya, sebab ia menilai bahwa lembaga yang mengurusi koruptor itu akan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rizal Ramli untuk mendalami kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat (12/4). Manteri Koordinator Perekonomian dan menteri Ekonomi itu tiba digedung KPK sekitar pukul 10:12 WIB.

Rizal merupakan Menteri Ekonomi era Megawati, ia juga pernah menjabat menteri Koordinat ...Berita Selengkapnya

BERAWAL DARI - Krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997.Satu per satu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya.Kemajuan perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya, menjadi angin kosong belaka.

Persis sebelum krisis ekonomi, @BankDunia pada 1997 menerbitkan laporan berjudul "The ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebelum meninggalkan ruangan konferensi pers Kejaksaan Agung RI, Wakil Ketua Kejaksaan Agung Darmono mengatakan bahwa, "Kewarganegaraan Djoko Tjandra melanggar hukum!" Tegas Darmono, Senin (17/12).

Secara prosedural, status kewarganegaraan Djoko Sugiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui tidak sah. "Syarat untuk mendapat kewarga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung masih terus menindak lanjuti kegiatan - kegiatan upaya pemulangan buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra.

Wakil Jaksa Agung Darmono menuturkan, saat ini Pemerintah Papua Nuginie (PNG) sedang mempersiapkan pemerintahan yang baru setelah terpilihnya perdana menteri yang baru. "Diharapkan pada September 2012 nanti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) atas putusan PK terhadap terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Bos Mulia Group ini tetap dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

"Perkara ini diputus pada Senin (20/2 lalu. Majelis menyatakan menolak permohon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan koordinasi dengan pihak lainnya untuk memulangkan buron kasus korupsi BLBI, Joko Soegiarto Tjandra. Langkah ini terkait dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang menguatkan hukuman penjara selama dua tahun bagi yang bersangkutan.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan ...Berita Selengkapnya