JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilu 2014 memiliki arti penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Semua komponen bangsa harus bekerja keras untuk memastikan Indonesia dapat keluar dari masa transisi demokrasi menuju pelembagaan demokrasi modern. Dimana infastruktur dan suprastruktur demokrasi dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan kesejahter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik, Senin (3/2), menerima kunjungan Duta Besar New Zealand David Taylor. Sebagai Negara tetangga dekat Asia Tenggara, New Zealand ingin mengetahui pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang tahapan pemungutan suaranya akan digelar 9 April 2014.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat yang mewajibkan para lembaga survei mendaftarkan diri ke KPU dan mengatur pengumuman hasil quick count. Terkait kebijakan itu, anggota KPU Sigit Pamungkas menegaskan hal itu dalam rangka melaksanakan undang-undang.

"KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu kepada para stakeholder terkait kepemiluan di Hotel Royal, Jakarta Kamis (23/1).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU, Sigit Pamungkas, yang berdampingan dengan Anggota KPU, Arief ...Berita Selengkapnya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengadvokasi gagasan yang pro gender, terutama mengenai isu-isu perempuan dalam Pemilu 2014. Hal tersebut bisa dilihat dalam persyaratan pencalonan anggota DPR dan DPRD, KPU tidak hanya melaksanakan mandat UU mengenai jumlah keterwakilan 30 persen perempuan, tetapi juga dalam hal penempatan 30 persen perempuan ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi anggaran pencetakan surat suara dari Rp 858 miliar menjadi Rp 513 miliar. Revisi tersebut sudah termasuk ongkos kirim dan penambahan dua persen surat suara.

Namun, angka proyeksi untuk biaya cetak suara, ongkos kirim, dan penambahan dua persen surat suara, KPU hanya perlu mengeluarkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Evaluasi itu penting untuk memastikan bahwa petugas PPK dan PPS yang akan diperpanjang masa tugasnya selama 9 bulan ke depan benar-benar memiliki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) guna mengawasi transaksi maupun melacak dana kampanye caleg dan partai politik yang secepatnya akan segera dilakukan.

"Kita sudah bertemu. Mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum terlaksana menyoal dana kampanye. Diupayakan, kerjasama keduanya akan terlaksana pada akhir Desember 2014.

"Akhir Desember rencananya. Tadi ada beberapa yang perlu kita rapikan. Nanti ada yang perlu kita bahas kembali. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyelesaikan validasi surat suara Pemilu 2014. Proses validasi tersebut melibatkan perwakilan 33 KPU provinsi dan 497 KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia. Memperhitungkan ketelitian dan kecermatan, proses validasi dibagi dalam tiga gelombang sejak tanggal 09 Desember 2013.

Kegiatan v ...Berita Selengkapnya