JAKARTA, Berita HUKUM - Terdapat kejanggalan yang ditemukan para pembela penyidik KPK, Novel Baswedan, yakni dugaan mal administrasi terkait upaya penangkapan Novel didasari pada dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) pada 8 Oktober 2012. Surat ini kemudian diterima Kejari Bengkulu pada 12 Oktober 2012.

Tim pembela Novel meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seputar polemik tentang dua Surat Keputusan (SK) soal sanksi yang diterima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Polisi Novel Baswedan, terkait kasus tuduhan penganiayaan kepada Novel kepada pencuri sarang burung walet di polda bengkulu 2004 lalu, diduga dipalsukan. Adapun Tim Kuasa Hukum Pembela Penyidik KPK menem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah membiarkan konflik yang saat ini terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada Jumat (5/10) kemarin, Presiden telah memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan hari ini pun Presiden telah meminta Kapolri bertemu pimpinan KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengemukakan, baik Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga hukum yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Karena itu, ia mengajak semua pihak bersikap rasional, tidak mungkin KPK dan Polri saling melemahkan.

“Jangan gunakan kata ‘penyerbuan’ atau ‘kriminalisas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah adanya pembiaran oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas ketegangan yang terjadi antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini. Terutama dengan terjadinya insiden kedatangan sejumlah anggota Polri ke kantor komisi antikorupsi itu, Jumat malam kemarin.

"T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi upaya dari penyidik Polri Polda Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan dan diturunkannya anggota Polda yang langsung dari Bengkulu ke gedung KPK. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman mengatakan, “Penyidik diangap perlu, entah itu dia orang KPK, Polisi, atau siapap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika para perwira tinggi Polri yang dikirimkan KPK tidak lulus seleksi karena KPK menggunakan standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tidak serta merta mendinginkan suasana ketegangan antara kedua institusi tersebut.

"Kalau jawabannya begitu, kenapa yang tidak ikut a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) melukiskan perseteruan antara Kepolisian Negara RI (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tampaknya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pusing.

"Apalagi dalam perseteruan tersebut KPK mulai 'melibatkan' TNI dengan bekerjasama dalam pengunaan Rumah Tahanan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

"Lebih cepat dan lebih baik K ...Berita Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya pencegahan korupsi yang diterapkan di lingkungan pejabat dan pegawai kantor BP Migas. Upaya tersebut diwujudkan dengan peresmian Pedoman Pengendali Gratifikasi (PPG) dan pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) di kantor BP Migas, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4 ...Berita Selengkapnya