|
|||||
| Demokrat: Di Era Jokowi Yang Naik Cuma Utang | 2017-10-05 08:03:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019 menuai kritik. |
||||
| Utang Harus Dilakukan Secara Terukur | 2017-09-05 13:56:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menegaskan bahwa penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Diminta Waspada Terhadap Utang | 2017-08-23 11:16:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap utang pemerintah, pasalnya defisit pada RAPBN 2018 ditargetkan mencapai Rp 325 Triliun. Ecky mengatakan defisit anggaran tahun 2017 menyebabkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 28,9%, dengan penamb ...Berita Selengkapnya |
||||
| Prof Dr Yusril Ihza Mahendra: Presiden Sudah Bisa Kena Impeachment | 2017-07-26 10:25:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Yusril Ihza Mahendra mengatakan masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo, menyusul masalah utang negara. Menurut pakar hukum tata negara itu, Jokowi telah melanggar UU Keuangan, karena total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBN. |
||||
| Utang Masih Mengguncang Keuangan Pemerintah Indonesia | 2017-04-13 10:02:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Semangat membangun infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat yang sedang dilakukan pemerintah akan banyak menghadapi masalah. Selain pemasukan dari target amnesti pajak meleset juga utang pemerintah masih tinggi. Itu bisa mengguncang keuangan negara. |
||||
| Utang Menumpuk, Pengelolaan Fiskal Memprihatinkan | 2017-01-03 22:03:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan fiskal saat ini oleh Kementerian Keuangan dinilai sangat memprihatinkan. Utang yang terus menumpuk sangat tidak menyehatkan keuangan negara. Akibatnya, guncangan keuangan negara kelak menjadi ancaman serius bangsa ini. |
||||
| Utang RI 2016 ke China 'Meroket' 46% Setahun | 2016-09-20 22:34:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang Indonesia kepada China selama setahun terakhir naik tinggi atau 'meroket' sebesar 46,09%. Jika pada Juli tahun lalu jumlah utang ke China sebesar US$ 9,69 miliar maka Juli tahun ini naik US$ 4,47 miliar menjadi US$ 14,17 miliar. |
||||
| Berdalih Masih Ekspansif, Pemerintah Dipastikan akan Utang Lagi Rp296 Triliun | 2016-08-31 18:51:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menutup defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, pemerintah dipastikan masih akan berutang Rp296 triliun atau sebesar 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). |
||||
| Rakyat Tanggung Target Pemerintah | 2016-06-20 11:05:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rakyat Indonesia masih dibebani oleh obsesi dan target ekonomi pemerintah. Utang pemerintah yang mencapai Rp4.000 triliun harus ditanggung rakyat lewat pajak. Pemerintah berobsesi, rakyat menanggung. |
||||
| Utang Luar Negeri Meroket Tinggi, APBN Terancam Roboh | 2016-06-05 00:01:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengungkapkan, per Maret 2016 total utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp3.272 triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp750,16 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.521,66 triliun. |
||||
|
|||||
