|
|||||
| Resmikan Edutorium Ahmad Dahlan UMS, Haedar: Gedung Ini Simbol Muhammadiyah Berkemajuan Abad Kedua | 2021-07-04 11:35:30 | |||||
 |
SURAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada Sabtu (3/7) secara virtual meresmikan gedung Edutorium KH. Ahmad Dahlan pada Sabtu, 3 Juli 2021 yang bertempat di Edutorium dan disiarkan daring (dalam jaring) melalui Zoom Meeting, Youtube dan TV Mu. Acara tersebut diawali dengan laporan pimpinan proyek pembangunan ...Berita Selengkapnya |
||||
| PPKM Darurat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Luncurkan Layanan 'Si Ki~Be Live Talks' | 2021-07-02 20:23:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta meluncurkan produk unggulan terbarunya yang bernama 'Si Ki-Be Live Talks' yang resmi diluncurkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH, M.Si secara virtual melalui aplikasi Zoom serta disiarkan live melalui channel Youtube Hu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kemenkumham RI Membuka Pendaftaran CPNS Tahun 2021, Cek Infonya di Laman.. | 2021-07-02 13:34:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tahun 2021 ini, Kemenkumham membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah formasi sebanyak 4.558 orang. ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kakanwil DKI Ibnu Chuldun Kembali Lantik Pewarganegaraan dan Notaris | 2021-06-30 16:03:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta kembali menggelar pelantikan notaris pindah serta notaris pengganti dan pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan, notaris pindah serta notaris pengganti yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah, Jakarta, Rabu (30/6). |
||||
| Kemenkumham Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Atas Laporan Keuangan T.A 2020 | 2021-06-28 22:10:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. |
||||
| Haedar: RS Muhammadiyah Jangan Ketularan Virus Berhutang | 2021-06-25 09:19:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengisi tausyiyah Milad 50 tahun RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Rabu (23/6) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar semua amal usaha kesehatan Muhammadiyah terus melakukan transformasi, proyeksi ke depan sekaligus menghindari jebakan hutang. |
||||
| Sembilan Sifat Karakter ber-Muhammadiyah yang Harus Diketahui Warga Persyarikatan | 2021-06-23 15:23:43 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah kembali mengingatkan adanya dinamika di internal Muhammadiyah. Dinamika yang terjadi itu menjadi pekerjaan rumah bagi warga dan Pimpinan untuk meneguhkan dan bertumpu pada nilai-nilai gerakan. Dikhawatirkan bila terus terjadi gerakan Muhammadiyah malah akan terombang ambing. |
||||
| Barikade '98 Desak Pemerintah Tuntaskan Kejahatan HAM 1998 dan Kasus Korupsi | 2021-05-22 00:26:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Barikade '98 mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) atau hilangnya nyawa, penculikan terhadap para aktivis yang terjadi pada 1998. |
||||
| Amnesty International Kecewa Indonesia Tolak Resolusi PBB Perlindungan HAM | 2021-05-21 07:32:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Amnesty International dan yang juga Ketua Dewan Pengurus lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) Usman Hamid geram dengan penolakan Indonesia atas resolusi PBB terkait pelaksanaan tanggung-jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah |
||||
| Amar Makruf dan Nahi Munkar Itu Satu Kesatuan, Tidak Bisa Dipisah | 2021-05-03 16:20:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti heran dengan sebagian orang yang menganggap bahwa Muhammadiyah belakangan ini terkesan tidak melakukan Nahi Munkar. |
||||
|
|||||
