JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Satuan Kerja Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dijadwalkan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Selasa (7/1). Hal itu disampaikan pengacara Rudi, Rusdy A. Bakar di gedung KPK Jakarta, Senin (6/1).

“Sidang perdana pukul 10.00 WIB, pembacaan dakwaan," ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemegang saham PT Pertamina (Persero), Senin (6/1) ini, memutuskan merevisi kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 3.500 menjadi Rp 1.000.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, kenaikan harga jual elpiji 12 kg sebesar Rp 3.500 dinilai terlalu tinggi. Sement ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menimbang berbagai aspek, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pertamina untuk meninjau kembali kenaikan harga elpiji 12 kilogram dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

"Sebagai pemegang saham Pertamina, Pemerintah mendorong Pertamina melanjutkan peninjauan kembali atas kebijakan kenaikan harga tersebut," kata Presid ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Sabtu (4/1) meminta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa untuk memanggil Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya kenaikan harga gas elpiji 12 kg.

Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Presiden ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam dakwaan tersangka suap SKK Migas Rudi Rubiandini, diketahui ada aliran dana menuju ke DPR.

Kuasa Hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar, membenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencantumkan aliran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rudi ke DPR

Rusydi menjelaskan, dakwaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa menaikkan harga elpiji sepenuhnya wewenang PT Pertamina (Pereero), bukan pemerintah.

"Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kecuali menyangkut subsidi," kata Hatta di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1).

Menteri Hatta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini akan menghadapi sidang perdana pada Januari 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rudi merupakan tersangka kasus dugaan suap di SKK Migas dan tindak pidana pencucian uang.

"Sudah dilimpahkan ke pengadilan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara, serta denda Rp 200 juta subsider selama 3 bulan kurungan kepada Manajer Operasional dan Komisaris PT KOPL Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya, Kamis (19/12). Majelis Hakim menilai Simon terbukti menyuap bekas Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kamis, (19/12) mengumumkan hasil lelang reguler Wilayah Kerja (WK) Migas tahap II tahun 2012 dan lelang penawaran langsung WK migas konvensional tahap I tahun 2013.

Jumlah wilayah kerja (WK) yang ditawarkan mencapai 7 wilayah kerja, dengan jumlah dokumen terjual 19 dokumen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM - Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) ideal dimiliki Pemerintah Indonesia. Pasalnya dengan adanya BUMN khusus Migas tersebut kisruh soal migas dapat ditekan dan hasil pengelolaan lebih transparan.

Tanpa adanya niat untuk mendirikan BUMN Khusus ini ditenggarai soal kisruh m ...Berita Selengkapnya