MADURA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Pasalnya, ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Fary Djemy Francis mengatakan hal itu kepada wartawan saat melakukan k ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - DPR RI telah mengesahkan kenaikan dana desa sebesar 37 persen dalam APBN 2016. Dana tersebut dimaksudkan untuk mendorong penuntasan kemiskinan, kemajuan pembangunan, dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat lokal.

“Saya berharap dari kenaikan dana desa sebesar 37 persen dalam APBN 2016 semoga tepat sasaran dan berma ...Berita Selengkapnya

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan orang memadati pendopo aula Kantor Gubernur Yogyakarta pada Rabu (12/8) siang. Mereka ada yang berprofesi sebagai bupati, kepala desa, pegiat lembaga swadaya masyarakat, dan juga wartawan. Semuanya itu ingin menyaksikan Dialog Interaktif “Mengawal Dana Hingga Ke Desa” yang digelar KPK bersama Kementerian Desa Pemb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara acara Pembukaan Temu Karya Nasional dalam rangka penyelenggaraan evaluasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan tahun 2015 di Hotel Mercure Ancol Convention, Jakarta (14/8). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa, Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak penyel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan pintu gerbang terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang. KPK menaruh perhatian tinggi agar implementasi UU Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya, dengan menghindari munculnya pihak-p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meresmikan Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu pada beberapa kabupaten/kota Lokasi Prioritas (LOKPRI) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Nomor 1 T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kemarau panjang karena dampak El Nino sudah mencapai moderate yang melanda beberapa wilayah di Indonesia telah menyebabkan kekeringan dan krisis air. Rahmat Ajiguna Sekertaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Sekjen AGRA), menyampaikan keprihatinannya melalui keterangan pers yang diterima pewarta BeritaHUKUM ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyerapan APBD yang sangat rendah di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh peraturan penggunaan dana desa yang tidak kunjung diterbitkan pemerintah. Aparat desa memiliki ketakutan jika salah dalam penggunaan dapat menyeret mereka ke ranah pidana.

Anggota komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra, Biem Benjamin menegaskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Saat ini ribuan Bidan Desa PTT yang tergabung di dalam Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia sepakat menyatakan sikap bersama Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menggelar konferensi pers terkait Tuntutan mereka agar Kemenpan & RB segera memberikan kepastian kerja sebagai Pegawai Tetap Negara. Berte ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan untuk memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 30 Juni 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas P ...Berita Selengkapnya