|
|||||
| Selama Tahun 2017 DPR Selesaikan 17 RUU | 2017-12-13 06:13:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas dan 11 RUU Kumulatif Terbuka. Selain itu juga telah disepakati, untuk Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. |
||||
| Fadli Zon Menjabat Plt Ketua DPR RI | 2017-12-13 05:54:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan dari posisi tersebut. |
||||
| Ada 12 RUU Diperpanjang Waktu Pembahasannya | 2017-12-08 19:25:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU). Kerja Panitia Angket PT. Pelindo II juga termasuk yang diperpanjang. Sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, Pimpinan Pansus telah meminta perpanjangan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR. |
||||
| Parlemen Modern Mutlak Agar Demokrasi Tegak | 2017-11-29 08:36:28 | |||||
 |
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun Blue Print Reformasi DPR RI dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh. |
||||
| Fahri Wacanakan Perubahan UU 12 TH 2011 untuk Jawab Keluhan Presiden | 2017-11-12 06:35:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu guna menjawab keluhan Presiden Joko Widodo selama ini, yang mengatakan DPR RI terlalu banyak membuat produk UU. |
||||
| Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah | 2017-11-06 18:56:13 | |||||
 |
PURWOKERTO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah usul dan inisiatif pemerintah. Sehingga jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR adalah tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah. |
||||
| Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern | 2017-11-02 06:54:03 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudah para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula. |
||||
| Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI | 2017-09-23 11:58:57 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR RI maka perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut. |
||||
| Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin | 2017-09-08 14:27:34 | |||||
 |
BALI, Berita HUKUM - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satup ...Berita Selengkapnya |
||||
| DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Tak Hadir di Forum Parlemen Dunia | 2017-09-06 11:20:05 | |||||
 |
BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak menghadiri Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara.(tim) |
||||
|
|||||
