JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PPP Muhammad Iqbal minta pemerintah menunda memberlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 mendatang. Selain memberatkan masyarakat peserta BPJS khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI meminta penundaan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana tercantum dalam pasal 16F peraturan presiden nomor 19 tahun 2016.

Demikian menjadi satu kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, Pimpina ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang akan menaikan iuran BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 April 2016 mendatang mendapat penolakan keras dari Partai Gerindra.

Sebab, kenaikan iuran tersebut jelas akan membebankan masyarakat. Ditambah lagi, hal tersebut juga tidak selaras dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang di dapat oleh masyarakat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) berupaya mendesak Pemerintahan Indonesia Jokowi-JK untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 nanti.

"Ikhwalnya, beban rakyat sudah semakin sulit, harga kebutuhan pokok terus melonjak, upah buruh masih ...Berita Selengkapnya

Komisi IX DPR melakukan kunjungan spesifik ke Rumah Sakit Siloam dan RSUD Tangerang, Kamis (4/2) lalu meninjau pasien DBD pengguna BPJS yang di dalamnya terdapat Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan ini merupakan kunjungan on the spot Komisi IX, sebagai tugas pengawasan. Dalam Hal ini Komisi IX yang diwak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada minggu lalu, kini Komisi IX DPR RI kembali memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Dari 10 nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, Komisi IX DPR RI memilih 5 nama yakni 2 orang dari unsur pekerja, 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor: R-74/Pres/12/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada DPR RI, Presiden Joko Widodo mengajukan 10 nama calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang diambil dari tiga unsur yakni unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja atau Pengusaha, dan unsur Tokoh Masyarakat unt ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - “Telah bergulirnya program BPJS kesehatan hingga dengan saat ini, ternyata masih didera 3 masalah utama. Yakni, perihal kepesertaan, biaya operasional dan pelayanan. Hal yang paling mendasar dan seringkali menimbulkan polemik ialah kepesertaan, dimana sampai detik ini BPJS Kesehatan telah mengeluarkan 2 macam kartu yang be ...Berita Selengkapnya

Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

BEBERAPA WAKTU lalu masyarakat sempat dikagetkan dengan berbagai pemberitaaan di media massa mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan BPJS Kesehatan “tidak sesuai syariah”. Hal ini tentu saja menimbulkan pandangan dan reaksi yang berbeda-beda di masyarakat, ada sebagian yang mendukung fatwa terse ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan Acara Diskusi Publik dengan tema 'Menelaah Implementasi Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) : Manfaat dan Kendala', di Ruang Media Centre LIPI gedung Sasana Widya Sarwono lt.1 , Gatot Subroto. Jakarta (11/8). Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI ...Berita Selengkapnya