JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung mengajukan gugatan terhadap ketentuan Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN 2015). Gugatan tersebut dilayang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sempat ditunda sekitar 10 jam lamanya, Sidang Paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketuanya Taufik Kurniawan, Jumat (13/2) malam, secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 menjadi Undang-Undang APBN-P 2015 senilai Rp 1.984 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang telah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada Jumat (9/1), dan kemudian secara resmi telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada Senin (12/1), Pemerintah mengajukan angg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, kondisi ekonomi makro selama tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan pada perkembangan indikator ekonomi makro. Hal ini ditandai dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,1 persen; tingkat inflasi sebesar 8,36 persen; n ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pembahasan RAPBN dibahas secara intensif selama satu bulan oleh Badan Anggaran DPR RI. RAPBN ini bersifat baseline, karena berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga dapat memberikan ruang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri memastikan, draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan sidang bersama DPR-RI, Jumat (15/8) mendatang, tidak disertai dengan usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013. Semua fraksi menyatakan setuju atas RUU ini yang pada 24 Juni lalu pernah disampaikan pemerintah di DPR. Catatan kritis disampaikan pula para juru bicara fraksi dalam agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU itu.

Rapat Paripurna y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sempat mengalami penundaan sejak pagi hari, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Rapat Paripurna yang berakhir Rabu (18/7) tengah malam, akhir menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

Seluruh fraksi yang hadir dalam rapa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah menyepakati beberapa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara–Perubahan (APBN-P) 2014. Sebelumnya, asumsi makro ini sudah dibahas oleh Pemerintah dengan Komisi XI DPR RI.

“Pertumbuhan ekonomi kita sepakat di angka 5,5 persen. Untuk inflasi, Pemerintah mengusulkan sebes ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2014 yang diusulkan pemerintah, terus berlangsung di DPR-RI. Dalam pembahasan, Kamis (5/6) lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Marto Wardoyo mengusulkan asumsi perubahan nilai tukar rupiah hingga Rp 11.800 per dollar AS, sementara Menteri Keuan ...Berita Selengkapnya