JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika para perwira tinggi Polri yang dikirimkan KPK tidak lulus seleksi karena KPK menggunakan standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tidak serta merta mendinginkan suasana ketegangan antara kedua institusi tersebut.

"Kalau jawabannya begitu, kenapa yang tidak ikut a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) melukiskan perseteruan antara Kepolisian Negara RI (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tampaknya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pusing.

"Apalagi dalam perseteruan tersebut KPK mulai 'melibatkan' TNI dengan bekerjasama dalam pengunaan Rumah Tahanan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

"Lebih cepat dan lebih baik K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA BeritaHUKUM.com) – Polda Metro Jaya melakukan penjagaan ketat terhadap 540 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Penjagaan dilakukan terkait dengan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi yang akan ...Berita Selengkapnya

*Cegah konflik antara warga adat atas penolakan FPI

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo mendukung langkah yang diambil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang dan Kapolda Kalteng Brigjen Pol. Damianus Jackie. Kebijakan memulangkan empat pengurus Front Pembela Islam (FPI) dianggap tepat, karena untuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR mendesak Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk menindak tegas pelaku kerusahan dan pembakaran gedung dan fasilitas milik pemerintah di Kabupaten Bima, Sumbawa, Nusatenggara Barat (NTB). Tindakan anarkis itu tidak dapat ditolerir secara hukum.

"Polisi itu adalah penegak hukum. Kami meminta Kapolri mengambil lan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi terhadap TNI dan Polri atas darma bakti dan kerja keras dalam menjalankan tugas negara. Namun, jajaran institusi ini diharapkan terus meningkatkan kinerja dan prestasi dalam menjalankan semua tugas negara dengan baik.

Hal ini ditegaskannya dalam pidato sambuta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengetahui situasi terkini mengenai penembakan misterius di Aceh dalam beberapa pecan terakhir ini. Bahkan, kepada Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk segera mengusut dam menangkapnya.

"Presiden sudah mengetahui situasi di Aceh dan sudah memberikan arahan kepada Ka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Munculnya sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian sepanjang 2011, telah membuktikan kegagalan kinerja Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo. Demi kebaikan rakyat dan menjaga keselamatan negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menggantinya dengan sosok yang dianggap mampu mengemban tugas be ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menegur Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk tidak menggunakan kekerasan dalam pembubaran pengunjuk rasa. Hal ini terkait dengan perebutan jembatan penyeberangan kapal feri, Sape, Lambu, Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12) lalu, yang menewaskan sejuml ...Berita Selengkapnya