JAKARTA, Berita HUKUM - Terdapat kejanggalan yang ditemukan para pembela penyidik KPK, Novel Baswedan, yakni dugaan mal administrasi terkait upaya penangkapan Novel didasari pada dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) pada 8 Oktober 2012. Surat ini kemudian diterima Kejari Bengkulu pada 12 Oktober 2012.

Tim pembela Novel meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seputar polemik tentang dua Surat Keputusan (SK) soal sanksi yang diterima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Polisi Novel Baswedan, terkait kasus tuduhan penganiayaan kepada Novel kepada pencuri sarang burung walet di polda bengkulu 2004 lalu, diduga dipalsukan. Adapun Tim Kuasa Hukum Pembela Penyidik KPK menem ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Peringatan bom bali I di Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran dan monumen Ground Zero Jl. Legian Kuta, hingga Jumat (12/10) siang ini berlangsung dengan aman. Tidak ada indikasi gangguan apapun.

Hal ini dikatakan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna di kantor Pemkot Denpasar, Jalan Gajah Mada, Jumat (12/10). Menurut dia, hingga kini bel ...Berita Selengkapnya

MALANG, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah membentuk tim investigasi yang independen dalam rangka penanganan kasus yang menimpa salah satu penyidik KPK yakni Novel Baswedan di Bengkulu. Pasalnya, saat ini banyak institusi yang akan membentuk tim penyelidik atas kasus Novel Baswedan di Bengkulu terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait perseteruan antar Polri dan KPK, Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna membenarkan bahwa praktek korupsi juga terjadi di lingkup lembaga Kepolisian RI. Namun, praktek tersebut terkadang sulit dihindari karena berbagai faktor.

Nanan mengatakan, salah satu kendala Polri dalam memberantas korup ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah membiarkan konflik yang saat ini terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada Jumat (5/10) kemarin, Presiden telah memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan hari ini pun Presiden telah meminta Kapolri bertemu pimpinan KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengemukakan, baik Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga hukum yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Karena itu, ia mengajak semua pihak bersikap rasional, tidak mungkin KPK dan Polri saling melemahkan.

“Jangan gunakan kata ‘penyerbuan’ atau ‘kriminalisas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah adanya pembiaran oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas ketegangan yang terjadi antara Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini. Terutama dengan terjadinya insiden kedatangan sejumlah anggota Polri ke kantor komisi antikorupsi itu, Jumat malam kemarin.

"T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi upaya dari penyidik Polri Polda Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan dan diturunkannya anggota Polda yang langsung dari Bengkulu ke gedung KPK. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman mengatakan, “Penyidik diangap perlu, entah itu dia orang KPK, Polisi, atau siapap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selain mengirimkan surat resmi, ternyata Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Praptono Sunu bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo untuk membahas penarikan 20 penyidik kepolisian dari KPK. Rombongan lainnya dari Biro Sumber Daya Manusia KPK menemui asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia da ...Berita Selengkapnya