| Virus Corona |
|
|
| |
| Komnas Perlindugan Anak: Lindungi Anak dari Wabah Pandemi Covid-19 | 2020-04-06 13:38:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengingat jumlah masyarakat dunia dan tidak terlepas bangsa Indonesia yang terpapar Vandemi Covid-19 terus saja meningkat, bahkan yang meninggal dunia yang diakibatkanya juga terus bertambah, Komnas Perlindungan Anak sebagai institusi perlindungan Anak yang diberi tugas dan fungsi uhtuk memberikan advokasi, sosialisasi hak- ...Berita Selengkapnya |
| Telegram Kapolri Ini Tegaskan Soal Penindakan Penyebaran Hoax Wabah Covid-19 | 2020-04-06 09:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait dengan kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum tindak pidana siber selama masa wabah covid-19.
Penerbitan Surat Telegram Kapolri ini dikonfirmasi oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol ...Berita Selengkapnya |
| Jumlah Pasien Covid-19 Tembus 2 Ribu, Polri: Masyarakat Berkumpul Saat Pandemi Corona Akan Dibubarkan | 2020-04-05 07:02:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan memberikan tindakan tegas bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas bersama secara massal atau berkumpul di tengah pandemi covid-19. Hal itu disampaikan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak dalam ke ...Berita Selengkapnya |
| Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo | 2020-04-05 06:36:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan Pandemi Virus Corona Covid-19 yang mengancam Indonesia, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Data update kasus Covid-19 pada, Sabtu (4/4) di 32 provinsi di seluruh Indonesia telah terinfeksi positif sebanyak 2.092 orang dengan jumlah meninggal sebanyak 191 orang s ...Berita Selengkapnya |
| HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil | 2020-04-02 08:57:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Covid 19 sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan harusnya dibatalkan.
Hidayat mengatakan salah satu asas yang perl ...Berita Selengkapnya |
| Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19 | 2020-04-02 08:47:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi peran MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang dalam beberapa waktu terakhir telah mem 'fatwa'kan dan mengimbau umat masing-masing agar berperan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan beribadah di rumah.
Namun Hidayat Nur Wahid atau HNW mendesak ...Berita Selengkapnya |
| Ditlantas Polda Metro Pastikan Sidang dan Pengembalian Berkas Tilang Tetap Berjalan Selama Darurat Covid-19 | 2020-04-01 23:07:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subdit Gakkum (Penegakan Hukum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerangkan bahwa penyerahan berkas tilang atau barang bukti pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan dan proses sidang tilang tetap berjalan di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Barang bukti (tilang) tetap kami serahkan ke ...Berita Selengkapnya |
| Ahmad Yani: UU Karantina Kesehatan Dibuat Era Jokowi Tapi Yang Dipilih Perppu Lama, Tujuannya Apa? | 2020-04-01 10:17:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.
Pasalnya, Jokowi tidak mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.
"UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerinta ...Berita Selengkapnya |
| Kementerian BUMN Berikan Bantuan APD Covid-19 ke RSU Adhyaksa | 2020-03-31 13:23:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) Covid -19 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, di kantor Kejaksaan Agung RI, pada Senin, 30 Maret 2020, sore.
APD Covid -19 yang diserahkan tersebut, adalah 170 set isolation coverall, 600 paket NI Prima Protect + HandSanitizer @ 5 ...Berita Selengkapnya |
| Gubernur Anies Imbau RT/RW dan PKK Aktif Mendata Serta Sosialisasi Warga dengan Risiko Tinggi Tertular COVID-19 | 2020-03-31 07:59:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat tingkat kematian akibat Coronavirus Disease (COVID-19) semakin meningkat sejak ditemukan kasus positif di Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masyarakat yang Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Cor ...Berita Selengkapnya |
|
|