Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Rohingya
 
Rohingya: 'Lebih Baik Bunuh Kami, Daripada Deportasi Kami ke Myanmar', Permintaan Pengungsi yang Terkatung-katung Hidupnya | 2022-08-26 10:49:31

INDIA, Berita HUKUM - Selama masa hidupnya yang singkat, Yasmin berada dalam ketidakpastian, tidak yakin di manakah rumahnya yang sebenarnya.

Terlahir di sebuah kamp pengungsi di Bangladesh empat tahun yang lalu, ia tidak bisa kembali ke desa leluhurnya di Myanmar. Saat ini, sebuah kamar kumuh di ibu kota India, Delhi, menjadi rumahnya.

Pada
...

Kenduri dan Kirab Agung Nusantara Jelang HUT RI Ke 77, Boki Ratu Nita: Budaya Menjadi Induk Segala Produk Hukum | 2022-08-15 00:36:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 77 tahun. Para perwakilan beberapa organisasi Raja Sultan beserta beberapa komunitas Paranormal Indonesia menggelar acara Kenduri dan Kirab Agung Nusantara yang diselenggarakan di Museum Satria Mandala, Jakarta pada, Ahad (14/8).

Di lokasi, nampak juga hadir
...

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar | 2022-08-02 13:03:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah agar menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Proyek ini sedari awal memang telah begitu kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yg ...

Legislator Ingatkan Pemerintah Berhati-Hati Cabut Kebijakan DMO | 2022-07-30 02:44:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengimbau pengusaha untuk menyisihkan produksi CPO, karena hal ...

BKSAP Mengutuk Keras Eksekusi Junta Myanmar atas Aktivis Demokrasi | 2022-07-27 12:06:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Junta militer Myanmar, Senin kemarin (25/7), mengumumkan telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi. Tindakan tersebut menuai kecaman internasional yang luas, termasuk dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon.

"Saya mengutuk keras dan sangat marah at
...

Setelah Molor dan Biaya Membengkak, Duit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menipis, Kini Berharap APBN | 2022-07-18 11:10:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek Kereta Jakarta-Bandung kembali kontroversi publik Tanah Air. Belum selesai masalah biaya yang membengkak, penyelesaian proyek diperkirakan kembali molor. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.

Penyebabnya, adalah dana yang tersedia di PT K
...

Warga Muhammadiyah Jangan Malu Menunjukkan Kemuhammadiyahan Mu | 2022-07-17 09:19:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kesempatan Gebyar Muktamar dan Hari Bermuhammadiyah yang diadakan Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Jumat (15/7), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengajak supaya warga Muhammadiyah tidak perlu minder atau malu untuk menunjukkan kemuhammadiyahannya.Termasuk dalam menamai lembaga-lembaga pendidikan, keseha ...

Legislator Soroti Tingginya Harga Minyak Goreng di Tengah Merosotnya Harga CPO Dunia | 2022-07-16 10:10:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh PT Wilmar Group di Dumai, Provinsi Riau. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang cukup serius terkait masih tingginya harga minyak goreng di Indonesia, di tengah merosotnya harga CPO dunia.

Demiki
...

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty' | 2022-07-05 08:15:08

CIREBON, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengunjungi Kampung Nelayan, Cangkol, Kota Cirebon, Jawa Barat. Puan pun memastikan siap memberikan solusi dari sejumlah persoalan yang disampaikan nelayan. Dalam kunjungannya, Senin (4/7), Puan berkeliling permukiman Kampung Nelayan Cangkol.

Dalam kunjungan itu diketahui bahwa tak se
...

Legislator Minta KKP Dengar Permasalahan Nelayan di Daerah Agar Tak Demo Tak ke Pusat | 2022-06-17 08:24:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyoroti demo oleh para nelayan di beberapa kabupaten, khususnya di wilayah Jawa bagian utara seperti di Pati, Tegal dan Indramayu. Demo ini terkait dengan isu masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), perikanan tangkap, dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ono pun meminta Kementerian Kelaut ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]