JAYAPURA, Berita HUKUM - Kepala Perwakilan BKKBN Jayapura Drs. Nerius Auparai, M.Si, membuka pembekalan praktek profesi kerja sosial praktikum I dan praktikum II kepada 50 mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih (Uncen) di Gedung Sophia, PW3, Padang Bulan, Waena, Jayapura, Wa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan saksi dari pihak swasta terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Dari delapan saksi itu, tujuh di antaranya petinggi di perusahaan yang menangani pengadaan perangkat keras dan Lunak dalam proyek tersebut.

Merek ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Yasonna H. Laolly mendukung sikap tegas KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. “Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, maka harus ditindak tegas. Saya yakin Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengusutan, karena ditemukan indikasi pelanggaran hukum,” tegasnya menjawab Parlementaria saat dihubungi d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah, memiliki keterlibatan secara langsung kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tahun anggaran 2011-2012, yang KPK telah menetapkan anak buahnya S (Sugiharto) selaku pejabat pembuat komitmen sebagai Tersangka, Sugiharto adalah Direktur Pengelola ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengakui karut marutnya pengadaan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri.

Purba mengatakan itu karena dia punya contoh konkret dari kekacauan itu. Purba menceritakan beberapa bentuk kacaunya proyek e-KTP.

Sampai saat ini, kata Purba, Kemendagri tak pu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp), seakan membenarkan tuduhan berbagai pihak sebelumnya. Sejak digulirkannya rencana pengadaan e-ktp, banyak kejanggalan yang terjadi, mulai dari pengadaan perangkat pembuatan e-ktp hingga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kemendagri yang berinisial S yakni Ir. Sugiharto, MM seorang pejabat eselon II sebagai Tersangka dalam kasus pengadan e-KTP, KPK hari ini Selasa, (22/4) langsung mengadakan penggeledahan u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah melakukan proses penyelidikan terlkait dengan pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 pada proyek di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

"Setelah digelar perkara, maka didapat 2 bukti y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP seharusnya sudah multi fungsi atau berfungsi dalam segala hal. Termasuk bisa mengatasi kekisruhan Daftar pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2014. Apalagi dana yang dikeluarkan untuk pembuatan E-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Kekisruhan DPT ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu penyebab kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu
2014 adalah, permasalahan E-KTP yang seakan tidak berakhir. Sekalipun E-KTP dibuat dengan perangkat teknologi canggih sebagaimana pengakuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, namun penerbitan E-KTP tetap saja molor dan berdampak pada penyelesaian DPT ...Berita Selengkapnya