KEDIRI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menegaskan perlunya pembahasan dan segera diundangkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sampai saat ini belum disahkan.

"Perlu pemikiran bersama antara TNI, pemerintah, dan DPR untuk membahas kembali Rancangan UU tentang Peradilan Militer. Dulu ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pengerusakan Hutan (RUU P2H), diusulkan atas pertimbangan tingginya laju deforestasi dan degradasi oleh kejahatan sistematis terorganisir dalam sektor utama; pertambangan, perkebunan dan pembalakan liar skala besar, hanya saja dalam substansi pasal per pasalnya RUU ini justru diarahkan u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat berencana memasukkan pasal mengenai praktek ilmu santet pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Santet ini merupakan realitas bangsa, jadi kita pilih mana, orang yang dituduh memiliki santet dihakimi oleh masyarakat, dibunuh di jalanan atau diproses di pengadilan? ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah siap bertemu dengan DPR-RI guna melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalau pembahasan bisa dilaksanakan dalam masa sidang pertama, sehingga pada bulan April 2013 dapat disahkan,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasoj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Draf RUU PPILN yang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, belum mencerminkan pembenahan perlindungan pekerja migran Indonesia, demikian salah satu tuntutan sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Revisi Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia keluar negeri (JAR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Naskah Akademik (NA) RUU Perdagangan dan Perindustrian menuai banyak kritik, tidak saja dari para pakar ekonomi, tapi juga dari Anggota Komisi VI sendiri yang sedang sibuk merumuskan dua UU di bidang perdagangan dan perindustrian. Kritik yang paling sering dilontarkan adalah persolaan penyerahan perdagangan ke mekanisme pasa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) antara DPR dan Pemerintah berjalan mulus. Kedua belah pihak bersepakat akan membentuk badan atau lembaga yang menanggulangi kejahatan pembalakan liar sebagaimana amanat dalam perundangan tersebut.

Kepastian pembentukan lembaga baru itu d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) akan dibahas pada bulan Maret 2013. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (12/2).

“Kami sangat menghar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Naskah akademik yang diajukan pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan, dinilai memiliki semangat kapitalis liberal.

"Karena dilihat dari asas filosofinya saja, itu menegaskan perekonomian yang diserahkan kepada mekanisme pasar 'Its The Best'," ujar Pengamat ekonomi Revrisond Bawasir saat d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panja RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), Firman Subagyo mengaku optimis RUU P3L akan segera diketok pada bulan April 2013 ini.

"RUU P3L ini meskipun sempat diperpanjang 6 kali masa sidang, namun spiritnya tidak pernah bergeser harus segera dituntaskan karena memang saat ini kita merasa prihatin ...Berita Selengkapnya