JAKARTA, Berita HUKUM - Persaingan sengit untuk menuju kursi Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2021 semakin mendekati hari pelaksanaan Munas. Sebagai salah satu kandidat yang memiliki potensi besar untuk menang, DR. Aziz Syamsuddin kembali mengunjungi kantong-kantong basis dukungan partai di berbagai daerah.

Hari ini, Jumat, (25/3), Aziz Sya ...Berita Selengkapnya

PALEMBANG, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin terus melakukan upaya penggalangan ke berbagai DPD tingkat I maupun tingkat II Golkar. Penggalangan yang dilakukan ini dalam rangka ikut menyemarakkan bursa calon Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Untuk memuluskan pencalonannya, bekas ketua Komi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Klaim Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Riau, Fadel Muhammad, tentang legalitas Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (Kosgoro 1957) dibantah.

Beberapa waktu lalu, dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) III Kosgoro 1957 yang berlangsung di Ancol, Jakarta, Fadel menyatakan Kosgoro 1957 yang diaku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Walaupun sebelumnya terdapat informasi akan praktek politik uang untuk menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, pihaknya tidak berwen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai Golongan Karya (Golkar) yang diselengarakan pada 23 Januari lalu, dengan menetapkan akan diadakan Munaslub partai Golkar dalam waktu dekat, sehingga hal ini membuat beberapa kader mulai bermunculan untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sementara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly kembali mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau tahun 2009.

Surat pengesahan itu bagian dari tindak lanjut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-23.AH.11.01 tahun 2015 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar terus mengkaji secara mendalam wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar.

"Komisi-komisi dalam rapimnas akan merumuskan formula untuk diambil keputusan tentang perlunya diselenggarakan muna ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP), dan tetap akan melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.

"Tetap komunikasi politik kita lakukan semuanya. Bahkan kami secara pribadi dan juga teman lain, sudah bentuk suatu gagasan ukhuw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto mengklaim surat yang dibuatnya terkait perombakan pimpinan F-PG hanya meneruskan surat DPP Partai Golkar tentang Penggantian Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI.

"Kami hanya meneruskan saja surat Pak Ical (Aburizal Bakrie)," kata Novanto usai melayat ibunda Seskab Pramono An ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bambang Soesatyo politikus Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) menyindir Agung Laksono yang tak ubahnya seperti badut. Itu berkaitan dengan rencana Agung Ketua Umum Golkar Munas Ancol tersebut untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Agung hari ini ajukan PK. Menurut saya itu sama saja sepert ...Berita Selengkapnya