| Palembang |
|
|
| |
| Sofaria Agustina Apresiasi Program TMMD 2019 | 2019-02-26 18:53:15 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 Tahun 2019 Kodim 0418/Palembang resmi dibuka oleh Walikota Palembang, Harnojoyo, Ssos. Mengambil tema, "Melalui TMMD kita tingkatkan kebersamaan umat serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan nasional" bertempat di lapan ...Berita Selengkapnya |
| AS Resmi Hentikan Dana Bantuan untuk Kepentingan Palestina di Gaza dan Tepi Barat | 2019-02-03 22:03:14 |
 |
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghentikan seluruh bantuan dana untuk warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Kebijakan itu diambil pemerintah AS sebagai bagian dari penerapan undang-undang antiterorisme yang baru.
Alokasi anggaran tahunan untuk program keamanan warga Palestina senil ...Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina | 2018-12-19 06:54:40 |
 |
TURKI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat bahwa pembebasan Al-Quds, persatuan dan keberanian dunia Islam adalah syarat. Seperti yang pernah dijadikan misi dan ciri Presiden Pertama RI Bung Karno, dahulu, sejalan juga dengan yang diperankan Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini.
"Kita tidak bisa berharap dari Amerika. Ken ...Berita Selengkapnya |
| Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen | 2018-12-17 11:27:35 |
 |
TURKI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, DPR RI selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional. Kemerdekaan rakyat Palestina bahkan menjadi isu utama dalam agenda diplomasi parlemen Indonesia. Ia memastikan, rakyat Indonesia sejak dulu mendukung kemerdekaan Palestina.
"Isu Palestina selalu ...Berita Selengkapnya |
| Demo ke Ombusdman dan Menristekdikti, AMPPS Menuntut Pemberhentian Rektor UNIMA | 2018-10-04 19:39:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sulut (AMPPS) sambangi Onbusdman Republik Indonesia di Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan, lalu lanjut mendatangi ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada, Kamis (4/10), massa unjukrasa menuntut agar Menteri Ristek Dikti memberhentikan Rektor Universit ...Berita Selengkapnya |
| Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia | 2018-09-23 09:31:44 |
 |
TANZANIA, Berita HUKUM - Setidaknya 200 orang meninggal dunia setelah kapal feri yang mengangkut ratusan penumpang tenggelam di Danau Victoria, Tanzania.
Tidak jelas berapa banyak penumpang yang naik feri. Ada laporan yang memiliki kapasitas untuk membawa 100 orang, dan itu membawa perkiraan 400 sebagai gantinya.
The Citizen melaporkan. Jum ...Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Indonesia Solid Dukung Kemerdekaan Palestina | 2018-09-13 17:44:23 |
 |
BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan, dukungan Indonesia secara keseluruhan baik, dari DPR RI dan Pemerintah Indonesia beserta seluruh rakyatnya solid terhadap kemerdekaan Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan bilateral dengan delegasi Palestina, di sela-sela sidang The 2nd World Parliamentary Forum on ...Berita Selengkapnya |
| Amerika Tutup Perwakilan Palestina dan Ancam Mahkamah Internasional ICC | 2018-09-12 07:00:42 |
 |
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika Serikat akan menutup misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington dan mengancam Mahkamah Pidana Intrnasional (ICC).
Dalam sebuah pernyataan, departemen luar negeri AS mengatakan para pemimpin PLO tidak mau terlibat dengan upaya AS untuk mendorong perdamaian dengan Israel, bahkan Palestina just ...Berita Selengkapnya |
| Implikasi Hukum Penerapan Scientific Marine Accident Investigation | 2018-08-15 20:30:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Akhir- akhir ini berita terkait musibah kecelakaan kapal di perairan banyak menghiasi media. Berbagai teori diungkap untuk mengetahi penyebab kecelakaan tersebut dan upaya pencegahannya agar hal yang sama tidak terulang kembali. Begitupun dengan implikasi dan konsekuensi tanggung jawab hukum terhadap semua pemangku kepenting ...Berita Selengkapnya |
| DPRD Berwenang Tunjuk Kepala Daerah Apabila Terjadi Kekosongan Jabatan | 2018-07-18 19:05:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan, DPRD berwenang untuk memilih Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Dal ...Berita Selengkapnya |
|
|