JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu poin yang ditolak serikat buruh dalam Pasal RUU Cipta Kerja yakni adanya menghilangkan ketentuan terkait upah minimum sektoral atau dalam kata lain bakal dihapuskannya UMK akan menggunakan standar upah minimum provinsi.

Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja juga disebutkan adanya program jaminan kehilangan pekerjaa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI (5/10/2020) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, (3/10/2020 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan ribu buruh akan menggelar demo dan mogok nasional jika DPR RI tidak segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal usai mencermati pembahasan omnibu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Unjuk rasa menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) masih digelar berbagai elemen buruh di seluruh penjuru Tanah Air. Terakhir, mereka salah satunya berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa (25/8/2020) lalu.

Berbagai upaya pun ditempuh seluruh pihak agar titik temu didapat dalam pemb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anis Byarwati menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan solusi dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19. Saat menjadi narasumber sebuah webinar baru-baru ini, ia menjelaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang diajukan oleh Pemerintah tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menabrak ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) eksisting dan juga UUD 1945. Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu hal tersebut sangat berbaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - WALHI melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik WALHI terhadap wakil rakyat di parlemen yang tidak memiliki sensitifitas terhadap situasi krisis dan darurat kesahatan masyarakat yang tengah didera pandemi COVID-19, da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bersama pemerintah dinilai menyakiti hati rakyat Indonesia.

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad mengatakan, saat ini seluruh masyarakat s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan baik, terutama dalam hal mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

"Banyak orang menganggur dan akan bertambah sekitar 2,4 juta orang yang akan masuk ke lapangan kerja. Maka diharapkan dengan adanya Omnibus Law ini, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dalam Omnibus Law memunculkan kecurigaan publik.

Lantaran Omnibus Law Ciptaker didesain bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan buruh, melainkan korporasi. Alhasil, RUU ini nantinya mengabaikan pasal 33 UUD 1945.

Begitu pandanga ...Berita Selengkapnya