JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini saat dijumpai wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta,Jumat (17/5) mengatakan bahwa sebagai anggota DPR RI ia cukup menghormati transparansi yang dilakukan BK (Badan Kehormatan) DPR terkait daftar kehadiran anggota yang disebarluaskan ke publik. Ia berharap koleganya s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu yang lalu muncul surat edaran oleh Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama, seluruh Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam dan seluruh Madrasah tentang tidak cairnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disebabkan oleh pembintangan Komisi VIII DPR RI.

Menindakl ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Anggota DPR-RI Komisi VI, Marzuki Daud mengatakan telah menerima laporan resmi dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah serta Presiden PT Arun, Iqbal Hasan untuk berjuang keras merasionalisasikan percepatan pembangunan kilang PT Arun LNG dengan Kementerian ESDM juga Dirut PT Pertamina.

"Harapan mereka kepada kita untuk menyampaika ...Berita Selengkapnya

SUMBAR, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, menegaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditunggu masyarakat Solok Selatan (Solsel) akan dikeluarkan setelah dipastikan kawasan illegal mining benar-benar kosong. Kapolda Sum­bar dan Bupati Solok Selatan, wajib menuntaskan kasus illegal mining di Solok Selatan. Ini, demi kese­j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Meski menaikkan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah, namun sebaiknya hal itu dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR.

"Sebenarnya itu kan domainnya pemerintah. Tetapi walaupun demikian, mesti ada etika politiknya, tetap juga harus berkonsultasi dengan DPR melalui Komisi VII," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoe ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Pusat diminta untuk mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djangg ...Berita Selengkapnya

PALU, Berita HUKUM - Terkait adanya tumpang-tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Komisi VII DPR RI berjanji akan mencarikan solusi terbaik, agar tidak menimbulkan sengketa berkelanjutanantara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII D ...Berita Selengkapnya

PONTIANAK, Berita HUKUM - Sejak ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia, Kongucu sebagai agama terus berkembang. Populasi penganut Kongucu juga meningkat. Anggota Tim Komisi VIII Hidayat Nurwahid bertanya banyak soal keberadaan komunitas Kongucu di Kalimantan Barat (Kalbar) kepada Gubernur Kalbar Cornelis MH, saat kunjungan kerja ke Pontianak, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Sosial dibawah Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dalam laporannya kepada Komisi VIII DPR RI Kamis (4/4) di Gedung DPR, mengungkapkan beberapa program yang ditujukan sebagai perlindungan sosial korban bencana alam (PSKBA). Dia ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1434 H/2013 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI Senin (1/4).

“Kami (Komisi VIII) menyetujui adanya tambahan subsidi biaya pe ...Berita Selengkapnya