| Komisi III |
|
|
| |
| ICW Ternyata Menerima Dana APBN | Saturday 06 Jul 2013 11:48:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menyayangkan pernyataan salah seorang anggota ICW yang mengingkari pernah menerima dana kampanye anti korupsi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang nota bene berasal dari APBN. Data yang diperolehnya dari pimpinan KPK menerangkan ICW pada tahun 2012 menerima Rp.407.457.312,-
...Berita Selengkapnya |
| DPR Tunggu Tangkapan Besar KPK | Saturday 29 Jun 2013 09:54:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai kinerja KPK masih berputar-putar pada kasus dengan tingkat kerugian negara yang tidak besar. Padahal sangat banyak kasus korupsi kakap yang seharusnya sudah disasar oleh para penyidik terpilih dari komisi anti rasuah ini.
"Kita mengharapkan KPK menjadi komisi yang bisa menghajar yan ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta KPU Sandingkan Data Pemilih Dengan Pemerintah | Tuesday 25 Jun 2013 09:24:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka sinkronisasi sistem untuk mengasilkan data pemilih yang akurat, Komisi II DPR meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sandingkan sistem dan data hasil pemuktahiran data pemilih yang dimiliki oleh KPU dengan sistem dan data kependudukan dari Pemerintah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang.
...Berita Selengkapnya |
| Usulan Tambahan Anggaran BPN Disetujui DPR | Friday 14 Jun 2013 09:17:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan usulan tambahan anggaran Badan Pertanahan Negara (BPN) RI sebesar Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan Sistem Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP), Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut dan meminta kepada BPN RI untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi an ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Pertanyakan Bocornya Data PPATK | Tuesday 11 Jun 2013 08:55:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan bocornya data analisis keuangan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan muncul disejumlah media. Kebocoran ini dinilai merupakan tindak pidana diatas penegakan hukum dan dapat mempengaruhi kepercayaan publik.
"Data bank itu menurut UU sifatnya rahasia t ...Berita Selengkapnya |
| 6 Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Mengadu ke Komisi III | Wednesday 05 Jun 2013 09:33:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menerima pengaduan 6 Ikatan Alumni perguruan tinggi yaitu UI, ITB, IPB, ITS, Trisaksi dan UPN Veteran Yogyakarta. Mereka melaporkan kejanggalan pengungkapan kasus bioremediasi Chevron yang telah mengkriminalisasi anak bangsa, yang memiliki keahlian di bidangnya.
"Sedari awal penyelidikan, penyidikan hin ...Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi III Curhat, Minta Hak Imunitas dalam proses Pembahasan Anggaran | Tuesday 04 Jun 2013 19:59:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pembahasan penggunaan anggaran priode 2014, di Ruang Kerja Komisi III DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (4/6).
Ahmad Yani Anggota Fraksi PPP dan Herman Hery mengungkapkan kekhawtirannya dan kegalauan mereka terkait p ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Pertanyakan Ketidakhadiran KPK di Timwas Century | Thursday 30 May 2013 09:20:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mempertanyakan ketidakhadiran KPK untuk kedua kalinya dalam rapat dengan Timwas Century. Hal ini mengemuka saat RDP membahas RAPBNP 2013 yang berlangsung pada waktu yang sama dan dihadiri Zulkarnaen salah seorang pimpinan KPK.
"Saya minta konfirmasi Pak Zul apa yang mendasari ketidakhadiran KPK dalam rap ...Berita Selengkapnya |
| Komisi II DPR Sesalkan Pernyataan Laode Ida Terkait Kerusuhan di Musi Rawas Utara | Tuesday 28 May 2013 09:49:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa sangat menyesalkan dengan pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di beberapa media massa, yang menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Musi Rawas Utara beberapa waktu lalu diakibatkan oleh Komisi II DPR yang menunda-nunda pengesahan Daerah Otonom Baru (DOB) Mu ...Berita Selengkapnya |
| Komisi II DPR Akan Kawal Pemilu 2014 | Saturday 18 May 2013 11:21:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai bentuk komitmen perwakilan rakyat di Parlemen, Komisi II DPR berkomitmen akan terus mengawal dan menjaga prinsip luber, jurdil sebaik-baiknya dalam pemilihan umum 2014 mendatang.
Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dalam sambutannya diawal RDP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemand ...Berita Selengkapnya |
|
|