| Komisi III |
|
|
| |
| Kapolri Harus Bersihkan Ditlantas dari Suap | Wednesday 23 Apr 2014 02:36:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono menilai Kapolri perlu terbuka terhadap dugaan upaya suap sebesar Rp.350 juta di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang dilakukan seorang pengusaha Biro Jasa. Sejumlah laporan yang diterimanya menunjukkan direktorat ini termasuk rawan penyimpangan dan memang patut d ...Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log | Sunday 20 Apr 2014 15:02:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau log yang terus didorong oleh kelompok bisnis tertentu agar kran ekspor komoditas kehutanan tersebut dibuka.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Senin, menyatakan jika pemerintah melemah dan berkomproni untuk membuka ekspor log ...Berita Selengkapnya |
| Dana USO Jangan Salah Arah | Friday 07 Mar 2014 16:15:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I Tantowi Yahya mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai penggunaan dana Universal Service Obligation (USO) salah arah dan melenceng dari amanat pemberi dana tersebut. Hal itu ia sampaikan sesaat sebelum Rapat Paripurna, Kamis (6/3).
“Jangan sampai penggunan USO itu melenceng jauh dari amanat yang diberik ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Voting Pilihan Pakar | Thursday 06 Mar 2014 14:41:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berhasil memilih 2 Hakim Mahkamah Konstitusi dari 4 calon yang dinilai Tim Pakar memenuhi kriteria. Pemilihan berlangsung dengan mekanisme suara terbanyak, masing-masing anggota memilih 2 kandidat terbaik.
"Dengan demikian, yang terpilih adalah Dr Wahiduddin Adams SH MA, dan Profesor Dr Aswanto SH MSi D ...Berita Selengkapnya |
| Komisi Informasi Pusat Akan Periksa BPK Terkait Hambalang | Wednesday 05 Feb 2014 15:42:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) akan melakukan pemeriksaan setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena gagal memberikan bukti kuat terhadap informasi yang dikecualikan. Pemeriksaan tersebut dilakukan KI Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait kasus audit Hambalang antara BPK selaku termohon dengan Pu ...Berita Selengkapnya |
| Komisi II Bertekad Tuntaskan RUU Pilkada Pada Masa Sidang Sekarang | Tuesday 04 Feb 2014 18:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) akan diselesaikan pada masa sidang sekarang. “Apapun kondisinya RUU ini harus diselesaikan, kalaupun tidak disepakati pada Tingkat I, akan tetap dibawa ke Tingkat Rapat Paripurna,” ujar Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dalam Forum legislasi di ...Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Bawaslu Segera Bentuk Mitra PPL | Thursday 30 Jan 2014 14:14:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera membentuk dan merekrut mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
“Karena penyelenggaraan Pemilu sudah dekat, Kami minta Bawaslu prioritaskan penanganan rekruetmen mitra PPL,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar saat membacakan salah satu kesimpulan rapat de ...Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR Setuju Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir | Monday 27 Jan 2014 19:34:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Asnantio membahas tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisma Nuklir, dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di ruang rapat Komisi I DPR Senayan Jakarta, Senin (27/1) siang.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB ...Berita Selengkapnya |
| Kemenkominfo Harus Tinjau Ulang Akuisisi XL dan AXIS | Wednesday 22 Jan 2014 17:24:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul kasus akuisisi PT XL Aviata pemegang operator XL kepada PT AXIS Telekom Indonesia pemegang operator Axis perlu ditinjau ulang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ini akan memunculkan kekhawatiran kembali tragedi Indosat yang dijual ke asing.
Demikian dikemukakan Anggota Komisi I DPR RI Cha ...Berita Selengkapnya |
| Kapolri Diminta Tunjuk Wakil yang Bersih | Thursday 09 Jan 2014 10:59:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono meminta Kapolri memilih wakil yang bersih dan mempunyai wibawa untuk melanjutkan penataan di dalam tubuh organisasi Korps Bhayangkara ini. Oleh sebab itu kandidat yang akan dimunculkan harus memiliki rekam jejak yang baik.
"Wakapolri itu nantinya lebih banyak bertugas ke dalam me ...Berita Selengkapnya |
|
|