JAKARTA, Berita HUKUM - Proses perekaman data KTP elektronik (e-KTP) di Jakarta Pusat yang telah berlangsung sejak Agustus-Desember 2011 lalu ternyata masih menyisakan persoalan. Bagaimana tidak, meski telah melakukan perekaman data sejak lama, namun hingga kini warga tak kunjung menerima fisik e-KTP. Alhasil, warga pun memprotes hal itu dengan men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan jumlah Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang saat ini telah melebihi target perekaman KTP Elektronik (E-KTP) sebagaimana ditentukan pada tahun 2009, Pemerintah mengundurkan pemberlakukan KTP Elektronik sebagai KTP Nasional dari 31 Desember 2012 menjadi hingga 31 Desember 2013.

Ketentuan perubaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Effendy Choirie mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Secara kasat mata, program e-KTP hanya terkesan merubah fisik KTP dari semula meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski Program pendataan e-KTP akan berakhir pada April mendatang, namun Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, belum juga menyelesaikan perekaman data warga setempat.

Dari 842 ribu warga yang menjadi target wajib memiliki KTP, Sudin Dukcapil baru merekam baru 584 ribu data. "Untuk persentaseny ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pelaksanaan proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sebagian besar daerah berlangsung kacau. Atas kondisi ini, DPR didesak segera membentuk Panitia Kerja (Panja). Tidak hanya kacau, proyek ini ditemukan banyak dugaan penyimpangan.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indones ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi proyek pelaksanaan kartu tanda penduduk eletronik (e-KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bernilai Rp 15,4 miliar tersebut.

Untuk memastikan perkembangan penanganan kasus ini, Jampidsus Kejagung Andhi Nirwanto diminta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak tahan dipojokan dengan pemberitaan dugan korupsi amburadulnya program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk keperluan menemui pimpinan lembaga tersebut.

Wakil dari Kemendagri yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi di Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proyek pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP. Pasalnya, hingga kini belum juga memperoses kasus tersebut.

A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Target 100 hari untuk menyelesaikan data kependudukan guna pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, tampaknya sulit terpenuhi.

Pasalnya, hingga kini, petugas di lapangan masih saja menemui ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Program e-KTP yang baru diluncurkan pemerintah pusat, ternyata tidak semulus yang direncanakan. Bahkan, dalam penerapannya di lapangan, jaringan internet kerap mati. Selain itu, peralatan iris mata (perekam mata), kamera, alat untuk tanda tangan elektronik di beberapa kelurahan juga sudah mulai rusak. Padahal, alat itu b ...Berita Selengkapnya