JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Komisi Yudisial (KY) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan amanat reformasi.

"Upaya itu jelas untuk mempreteli sejumlah kewenangan KY dalam proses rekrutmen hakim. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada majelis hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gatot Pujo Nugroho (GPN) Gubenur Sumatera Utara dan istrinya Evi Susanti (ES) sebagai pihak Swas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait penanganan perkara pengujian kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Gatot Pujo Nugroho (GPN) Sebagai Gubernur Sumat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dugaan suap terkait penanganan perkara pengujian kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan kelima tersangka, yaitu M Yagari Bhastara Guntur atau Gery (MYB) sebagai Pengacara, Tripeni Iri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah Jumat (3/7) menyetujui dan mengesahkan enam calon Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Sebelumnya keenam calon hakim agung tersebut menjalani fit & proper test oleh Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dalam laporannya menyebutkan bahwa Komisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menghadirkan ahli dalam sidang pemeriksaan lanjutan uji materi Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses rekrutmen hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Sebagai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pahala Shetya Lumbanbatu Eks Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, melaporkan agar Pansel Komisi Yudisial (KY) RI mendiskualifikasikan pencalonan para Komisioner KY RI yang mendaftar kembali dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan data yang dihimpun pewarta BeritaHUKUM, pihak yang terlapor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi undang-undang yang mengatur proses seleksi pengangkatan hakim yang diajukan oleh Imam Soebechi, dkk, yang merupakan pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Kamis (16/4) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. Kuasa hukum Pemohon, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung akhirnya mengusut dugaan pelanggaran kode etik Sarpin Rizaldi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan bekas calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung, Sunarto, mengatakan akan menindaklanjuti laporan yang diajukan Ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mekanisme masa jabatan Hakim Konstitusi yang hanya 5 tahun dalam satu periode dan hanya bisa kembali untuk satu kali masa jabatan menimbulkan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Padahal UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), MK dan MA memiliki kedudukan yang sama.

Hal ini disampaikan oleh Nelman ...Berita Selengkapnya