|
|||||
| DPR Tekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik | 2018-07-23 21:42:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kegiatan Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), menjadi forum untuk DPR RI bertekad menjaga kedaulatan di Kawasan Pasifik. IPPP merupakan sinergitas antara DPR dan Pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga kemanan, pembangunan ekonomi dan konektivitas kawasan Pasifik. |
||||
| 14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP | 2018-07-23 12:13:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainaibility yang digelar di Jakarta, Senin-Selasa (23-24/7). Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik. |
||||
| MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945 | 2018-07-01 11:02:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anwar menyebut Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 122 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Anwar juga mengungkapkan frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik | 2018-05-30 21:22:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur sejak dirinya menjalankan amanah sebagai Ketua DPR RI, citra DPR RI perlahan semakin membaik di mata publik. Terbukti dari hasil survei Charta Politika yang dilakukan beberapa waktu lalu, sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap Bamsoet. |
||||
| DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018' | 2018-04-20 04:28:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kritik sangat dibutuhkan dalam kehidupan negara yang demokratis, karena dengan adanya kritik maka akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka, yang memiliki pertukaran energi positif dengan lingkungannya. Kritik diperlukan bagi seluruh institusi dan lembaga pemerintahan, termasuk juga DPR sebagai lembaga legisl ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya | 2018-03-21 12:28:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah atau eksekutif. |
||||
| Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV | 2018-03-06 06:53:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sambutan di Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017 - 2018 menyampaikan rencana kegiatan DPR pada Masa Sidang IV serta menginformasikan perkembangan terkait pelaksanaan tugas DPR lainnya. |
||||
| Ketua DPR RI: DPR BUTUH KRITIK ! | 2018-02-15 18:03:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan pihaknya akan mempertaruhkan jabatannya kalau ada rakyat atau wartawan yang mengkritik DPR lalu dijebloskan ke penjara. |
||||
| MoU Peningkatan Pengamanan Komplek Parlemen Ditandatangani DPR dan Polri | 2018-02-15 06:15:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kepolisian Republik Indonesia akhirnya melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan di Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI). MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oe ...Berita Selengkapnya |
||||
| Indonesia-Saudi Adalah Jangkar Masa Depan Kekuatan Negara Baru | 2017-12-21 13:53:39 | |||||
 |
RIYADH, Berita HUKUM - Melangkapi agenda kunjungan kerjanya di Riyadh, Saudi Arabia, Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melakukan pertemuan dan berdialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di Saudia Arabia di Wisma KBRI Riyadh, Rabu (21/12). Delegasi DPR RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Riyadh Agus Maftuh Ab ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
