JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan presiden Joko Widodo banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait perencanaan anggaran yang amat kedodoran. Ia menilai, RAPBN 2017 yang diajukan Pemerintah, kurang realistis.

"Melihat situasi ekonomi nasional dan global ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato RAPBN 2017 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan target pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp240,4 triliun.

Presiden menyampaikan hal tersebut di hadapan rapat Paripurna DP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Nafsu pemerintah membangun infrastruktur begitu tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kesiapan anggaran yang memadai. Penyusunan APBN pun kerap dilakukan dengan improvisasi. Ini membahayakan negara.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI, Kamis (11/8/). "Pre ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa langkah rencana yang akan ditempuh oleh Menteri Keuangan supaya efisiensi terhadap APBNP 2016 yakni dengan memangkas sejumlah pos pengeluaran pemerintah, ikhwalnya seperti biaya perjalanan dan biaya operasional yang dipangkas sebesar Rp. 133,8 triliun pada anggaran Kementerian/ Lembaga dan transfer kedaerah-daerah.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penggunaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tak digunakan lagi dalam menangani krisis perbankan di Tanah Air. Hal ini berkaca dari pengalaman kasus Bank Century dan kasus BLBI yang telah menguras APBN.

Amir Uskara Anggota Komisi XI DPR RI saat dihubungi pada, Senin (14/3), menjelaskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI, MH. Said Abdullah mendesak pemerintah agar segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Dia berharap pemerintah sudah menyelesaikan tugas yang dimaksud itu pada bulan Juli.

"Raker ini bagian dari Warning bagi pemerintah. Karena itu, saya berh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat paripurna pembahasan RAPBN 2016 berlangsung alot, sejumlah fraksi bertahan dengan sejumlah usulan sementara pemerintah berupaya keras menjelaskan pandangannya. Salah satu fraksi yang bersuara paling keras yaitu Fraksi Gerindra akhirnya menyampaikan persetujuan setelah pemerintah menyepakati tiga isu penting.

"Kita ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - APBN 2016 masih menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung. Hal itu bisa dibaca dari jumlah penerimaan pajak yang mencapai Rp1.505 triliun dari total pendapatan sebesar Rp1.823 triliun. Artinya, lebih dari 80 persen pendapatan negara di APBN 2016 berasal dari pajak. Angka itu naik 1,1 persen jika dibandi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah NKRI. Pada Pemilu 2014, Partai Gerindra berhasil menjadi partai ke 3 terbesar dan meraih 73 kur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung mengajukan gugatan terhadap ketentuan Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN 2015). Gugatan tersebut dilayang ...Berita Selengkapnya