JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyerahan laporan transaksi mencurigakan dalam rekening milik seorang anggota Banggar DPR oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR, sangat disesalkan. Seharusnya, laporan tersebut diserahkan kepada KPK untuk ditelusuri. Bukan diberikan kepada pimpinan DPR untuk menakut-nakuti anggota Banggar y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Mereka dianggap perlu dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.

"Sampai saat ini belum ada jadwal un ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, Badan Anggaran (Banggar) bisa saja dibubarkan, jika semua fraksi di DPR sepakat untuk membubarkannya. Namun, yang paling utama saat ini bukan pada hal pembubaran, melainkan perbaikan sistem di dalam alat kelengkapan DPR itu.

Demikian pendapar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden SBY melakukan ‘bersih-bersih’ terhadap kementerian yang diduga kerap melakukan korupsi. Hal ini merupakan bagian dari janji pemberantasan korupsi serta memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa lingkungan pemerintahan bersih dan terbebas dari korupsi.

"SBY harus menjamin lingkungan di sekitarnya bers ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak bujet yang dimiliki DPR, tenryata telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Atas dasar itu, wacana pembubaran Banggar pun menguat.

Ketua DPR Marzuki Alie pun angkat bicara. Menurutnya, usulan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komisi III DPR siap memfasilitasi pro-kontra atas rekomendasi Komisi Yudisial (KY) yang takkan ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA). Hal ini terkait hasil pemeriksaan KY yang menemukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarn ...Berita Selengkapnya

*Diusulkan untuk mendapatkan hadiah berupa pembebasan

JAKARTA-Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal Muhammad Nazaruddin. Pengawalan yang dimaksudkan tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari berbagai pihak."Kami hanya ingin memastikan, agar semuanya dibuka dan clear," ujar anggota Komisi III DPR Nudirman Munir di Jakarta, Selasa (16 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2011 sebesar Rp 31,7 triliun. Jumlah ini bertambah sebesar Rp 3,2 triliun dari jumlah APBD Penetapan DKI 2011 yang mencapai Rp 28,5 triliun.

APBD Perubahan tersebut disahkan menjadi Perda Perubahan APBD DKI Ta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sejumlah anggota Komisi III DPR merasa tersinggung dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel Capim KPK). Pasalnya, ada imbauan untuk individu yang memiliki konflik kepentingan dengan para kandidat, sebaiknya tidak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) nanti.

Sebaliknya, imbauan it ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Untuk menghindari deal-deal politik, pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilakukan DPR. Sebaiknya pemilihan tersebut dilakukan lembaga independen. Gagasan ini disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding dalam acara diskusi yang berlangsung di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7).

"Sehar ...Berita Selengkapnya