| BP Migas |
|
|
| |
| Kasus Kondensat BP Migas, Jaksa Tuntut Terdakwa 18 dan 12 Tahun, PH: Tuntutan Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan | 2020-06-10 14:47:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pengelolaan Kondensat Bagian Pemerintah oleh PT. Trans Pasifik Petrochemical Indotama (PT.TPPI) pada Badan Pengelola Usaha Minyak dan Gas, kini telah memasuki agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam tuntutannya, ketiga terdakwa dalam dua b ...Berita Selengkapnya |
| OJK Mau Bunuh Koperasi Syari'ah? | 2020-06-09 22:35:09 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
DUA HARI jelang lebaran, tepatnya tanggal 22 Mei, OJK via Satgas Waspada Investasi kirim parsel lebaran. Sebagai hadiah untuk sejumlah fintech yang dituduh berkedok koperasi. Sebagian besar koperasi pesantren
Tentu saja, ini bukan hadiah yang menggembirakan. Para pelaku koperasi akhirnya meradang. Marah sejadi-jadinya.
...Berita Selengkapnya |
| Resmob Polda Metro Jaya Tangkap 2 dari 3 Pelaku Curas, Polisi: Korban Diajak Janjian Lewat Medsos | 2020-06-08 22:39:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 3 pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Samping Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020. Keduanya ditangkap di Jakarta oleh Tim Opsnal Unit 3 Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dipimpin AKP ...Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: TNI Garda Terdepan Penjaga Ideologi Pancasila | 2020-06-08 07:04:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih tetap b ...Berita Selengkapnya |
| Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan | 2020-06-02 17:37:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan PT Farika Steel (PT FS) terhadap Kepala Desa (Kades) Margagiri, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, di Provinsi Banten, akhirnya membuahkan hasil. Karena majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Banten, dalam putusannya, mengabulkan gugatan tersebut.
Dalam putusannya, Majelis hakim PTUN Sera ...Berita Selengkapnya |
| Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah | 2020-05-30 14:46:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi penjualan kondensat bagian negara pada Badan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), yang menjadikan mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono s ...Berita Selengkapnya |
| Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan | 2020-05-30 06:53:43 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
EKONOMI DUNIA collaps. Termasuk Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi kondisi ini juga dirasakan oleh semua daerah. Pajak sebagai andalan pendapatan, turun drastis.
Wisata, restoran, tambang, properti, dan hampir semua bisnis ambruk. Otomatis, gak ada pembayaran pajak.
Anggaran negara jebol. Begitu juga ang ...Berita Selengkapnya |
| Trend Asia: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains | 2020-05-30 03:39:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry, mengingatkan, pola yang dilakukan pemerintahan dan DPR saat ini dalam menjalankan negara membuat kualitas demokrasi menurun. Tak hanya itu, Ashov juga menilai pemerintah dan DPR antisains dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
"Pola itu sangat berbahaya jika terus dibiarkan. D ...Berita Selengkapnya |
| Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia | 2020-05-30 03:09:01 |
 |
Oleh: Nelly Siringo Ringo
OPINI INI saya tulis untuk sedikit menggambarkan situasi sosial politik yang terjadi saat ini di Indonesia, sekaligus di latar belakangi atas kasus yang menimpa aktivis Yudi Syamhudi Suyuti atas pemidanaan politik.
Selain itu juga untuk mengulas secara umum, kenapa saya harus mengajukan judicial review di Mahkamah Ko ...Berita Selengkapnya |
| Polemik Deddy Corbuzier Vs Kemenkumham, Ini Komentar Praktisi Hukum Dolfie Rompas | 2020-05-29 06:24:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kemenkumhan tidak dapat menyalahkan Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Supari pada hari Rabu, tanggal 20-5-2020 lalu, dengan alas an tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Hal ini ditegaskan praktisi hukum Dolfie Romas, S.Sos, SH, MH, ketika dimintai komentarnya terkait polemik yang belakang ...Berita Selengkapnya |
|
|