JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Polda Metro Jaya akan melibatkan aparat jajaran TNI dalam upaya mengamankan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebanyak 8.000 personel TNI, siap dikerahkan untuk mengawal demontrasi yang tersebar di wilayah Jakarta.

“Personel TNI akan dikerahkan, jika jumlah massa yang melakuka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan buruh dari berbagai organisasi serika pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3). Mereka menuntut pemerintahan SBY-Boediono membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa itu juga menggelar sejumlah spanduk besar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) yang berlangsung di depan Istana negara, Jakarta, Senin (12/3), berakhir ricuh. Hal ini akibat sikap aparat kepolisian yang bertindak kasar dalam upaya membubarkan pendemo.

Bentrok bermula dari le ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat merasa optimis partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi akan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, saat ini hanyal PKS yang masih bersikukuh menolak kebijakan itu. Demokrat pun meminta partai tersebut untuk menujukkan loyalitas kepada komitmen k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memastikan telah memecat Angelina Sondakh dari posisi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen). Keputusan yang diambil DPP sudah bulat, karena sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat.

Selain Angelina Sondakh alias Angie, DPP juga memberhentikan Sudewo dari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat (PD) takkan memberikan perlakuan istimewa terhadap dua kadernya, yakni Angelina Sondakh dan Andi Mallarangeng. Namun, Andi dan Angie tak bisa disamakan penanganan dugaan pelanggarannya di dalam internal partai.

"Ini kan tidak apple to apple. Angie memang sudah jadi tersangka (kasus dugaan suap wisma at ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemecatan Angelina Sondakh sebagai Wakil Sekjen akan diputuskan DPP Partai Demokrat dalam pekan ini. Hal ini sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Dewan Kehormatan (DK), menyusul penetapan Angie sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 pada Jumat (3/2) lalu.

"Dalam minggu ini juga, kami ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan Angelina Sondakh memberikan keterangan bohong dalam pemeriksaan persidangan perkara suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 untuk melindungi elite Partai Demokrat, tidak terlalu dipedulikan. Pasalnya, kesaksian yang lebih banyak bersisi bantahan itu, sepenuhnya tanggung jawab pribadi dari politisi yang disapa akr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan salah seorang pendiri Partai Keadilan (PK—cikal bakal berdirinya Partai Keadilan Sejahtera/PKS) Yusuf Supendi terhadap 10 petinggi PKS. Namun, majelis hakim memutuskan untuk membebankan biaya perkara gugatan tersebut kepada pihak tergugat.

"Gugatan yang diajukan peng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat segera membahas keputusan hasil rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) terkait pemecatan Angelina Sondakh sebagai Wasekjen. Rekomendasi akan dibahas pada Selasa (14/2).

"Rapat (rekomendasi dari Dewan Kehormatan) baru dilakukan besok. Saya belum lihat suratnya (rekomendasi DK) it ...Berita Selengkapnya