JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menakertrans Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi 19 kabupaten di Indonesia.

Muhaimin datang di gedung KPK, Jakarta, Senin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dharnawati kembali menegaskan ada fee sebesar 5 persen untuk Badan Anggaran (Banggar) DPR, agar bisa mendapatkan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). "Setahu saya lima persen yang ke (Banggar) DPR," kata dia kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/9).

Pengusaha ini juga menga ...Berita Selengkapnya

*DPR tekan KPK secara halus untuk menghadiri lagi undangan berikutnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat konsultasi antara pimpinna DPR dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Anggaran (Banggar) berakhir tanpa kesimpulan. Hal ini disebabkan KPK menolak menghadiri undangan tersebut dengan alasan menjaga idenpendensi institusinya serta untuk meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR menghentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 terus mendapat kecaman. Selain diaggap memalukan, tindakan itu sekaligus menunjukkan buruknya kualitas DPR.

"Banggar sama sekali tidak berhak melakukan aksi boikot di DPR. Mereka membawa amanah rak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi boikot yang dilakukan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR dianggap sudah keterlaluan. Atas sikap seperti ini, Indonesian Parliamentary Center (IPC) melaporkan pimpinan badan kelengkapan Dewan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.

Bahkan, IPC mendesak DPR untuk segera mengganti pimpinan Banggar tersebut. Selain itu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap ‘ngambek’ Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dilanjutkan dengan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, diharapkan tidak berlangsung lama. Keyakinan ini disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (26/9).

Ia merasa optimistis Bangg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ‘ngambek’ dan akan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012 merupakan tindakan kekanak-kanakan. Mestinya mereka menyadari bahwa tidak kebal hukum dan pemeriksaan KPK terhadapnya juga merupakan bagian dari proses hukum.

"Jika Bangga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (Berita Hukum.com) – Tim penyidik tak hanya mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir. Ternyata, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Bangggar DPR Melchias Marcus Mekeng dan dua orang wakil Ketua Banggar lainnya, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

“Sudah saya cek lag ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kemenakertrans terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi, mulai menyasar kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir pada Selasa (20/9).

Mirwan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan pimpinan DPR untuk melibatkan KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar diduga sebagai upaya untuk menjerumuskan kedua lembaga tersebut dalam kepentingan politik. Seharusnya, DPR melakukan pembenahan mekanisme anggaran.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan anggaran yang besar terhadap ke ...Berita Selengkapnya