JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Teka-teki dikeluarkannya status cekal terhadap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR asal Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, akhirnya terjawab. Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan dana progran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hanya dengan dalih jawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak memuaskan soal moratorium remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris, sejumlah anggota Komisi III DPR mengajukan hak interpelasi.

Sebanyak 25 anggota dari 56 anggota Komisi III DPR itu dinilai telah memenuhi k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski dikecam keras Ketua DPR Marzuki Alie, Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR Nining Indra Saleh tetap ngotot dengan anggaran Rp 4 miliar untuk proyek pengadaan alat absen sidik jari (finger print). Ia tak mempedulikan harga yang diajukannya itu terlalu mahal.

Sikap ini diperlihatkan Nining Indra Saleh kepada wartawan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan amplop yang diduga sebagai uang suap dari Sekda Pemkot Semarang, Jawa Tengah, AZ (Ahmad Zaenuri) yang diberikan kepada dua anggota DPRD Kota Semarang APS (Agung Purna Sarjono) dan M (Martono), ternyata hanya bernilai Rp 40 juta.

Meski relatif kecil, uang suap ini bukan hanya terkait pengesahan APBD tahun angg ...Berita Selengkapnya

Dibilang Lebay, Komisi III DPR Langsung Emosi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar akhirnya memenuhi undangan Komisi III DPR. Bahkan, ia tanpa sungkan menuding sikap anggota Dewan ini berlebihan, hanya mempermasalahkan soal surat kuasa pengumuman harta kekayaan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta ikut bertanggung jawab atas kasus suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang trasmigrasi. Pasalnya, kedua lembaga ini yang menyetujui pencairan dana yang menjadi awal terjadinya penyuapan tersebut.

“Meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setdirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya membantah dakwaan JPU Zet Todung Allo. Hal ini terkait sangkaan bahwa uang suap Rp 2 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharnawati itu untuk Menakertrans Muhaimin Iskandar. Jusru uang itu akan diber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk masalah yang satu ini, seperti Ketua DPR Marzuki Alie sepakat dengan kritik keras yang dilontarkan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Marzuki harus mengakui kebenaran sikap Busyro yang mengritik perilaku sejumlah anggota DPR hedonis dan suka pamer kekayaan.

Marzuki juga sepakat dengan pernyataan Busyro bahwa moralitas p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski telah ditekan dan disudutkan pimpinan Komisi III DPR dalam rapat konsultasi, tak membuat nyali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ciut. Tim penyidik masih terus melakukan pengusutan dugaan adanya jaringan mafia di Badan Anggaran DPR.

"Pengusutan Banggar DPR belum selesai. Masih berlanjut, karena masih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey memberikan pertanyaan mengejutkan. Dirinya bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo melakukan pertemuan untuk menetapkan dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 kabupaten.

Hal ini dikatakan Olly Dondokombey kepada wa ...Berita Selengkapnya