JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi ribuan pengunjuk rasa yang merupakan gabungan dari petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia, berlangsung ricuh. Hal ini menyusul tindakan mereka yang berhasil merobohklan pagar gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/1).

Mereka terus-menerus mendorong pagar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie mengancam akan memecat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh. Langkah ini akan diambil, jika yang bersangkutan terus menyalahkan anggota dewan terkait pembangunan ruang rapat Banggar DPR yang bernilai Rp 20 miliar.

“Saya kaget, begitu mendengar ruangan yang berukuran 10x10 meter m ...Berita Selengkapnya

JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Rencana DPR merenovasi toilet dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar, ternyata sangat kontras dengan kondisi jamban (kakus) yang menjorok ke sungai. Jamban terbang atau jamban helikopter ini, masih banyak ditemukan dan dipergunakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Termasuk pula oleh warga Desa Tambak Beras, Jombang, Jawa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengagendakan rapat paripurna terkait pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Rencananya, rapat paripurna digelar pada Jumat (6/1) mendatang. Apalagi pimpinan Dewan juga telah menerima surat revisi pengajuan pengunduran diri yang sebelumnya dikembalikan kepa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan bahwa 2011 merupakan tahun pembajakan anggaran yang dilakukan para elite partai politik dan birokrat. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan sumber praktik mafia anggaran.

Pembajakan anggaran itu, berakibat pada pengabai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah LSM Antikorupsi menentang sikap anggota DPR dalam menggalang interpelasi terhadap kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor. Sikap sejumlah anggota DPR RI yang menentang pengetatan itu merupakan sikap nyata membela koruptor.

“Meski belum sempurn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya punya strategi sendiri dalam upaya mengungkap mafia anggaran di DPR. Penetapan Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka, kemungkinan besar sebagai jalan masuk untuk membongkar praktik yang berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

“KPK tidk mau main-main dengan praktik ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Wa Ode Nurhayati bersikap pasrah atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya akan mengikuti proses hukum dalam kasus dugaan suap terkait pencairan dana bagi program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun anggaran 2011. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan DPR RI sepakat untuk memberikan izin kepada Komisi III DPR untuk mengumpulkan fakta terkait peristiwa penganiayaan dan penyembelihan petani di Kabupaten Mesuji, Lampung. Hal ini dilakukan, karena aksi sadis dan biadab itu diduga melibatkan aparat keamanan.

"Pimpinan DPR segera membentuk tim pencari fakta ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak interpelasi yang digalang sejumlah anggota DPR merupakan sebuah aksi akal-akalan dari semua fraksi. Mereka yang mendukung dicabutnya moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor itu, memiliki kepetingan tertentu di balik semua itu.

Demikian dikatakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Eme ...Berita Selengkapnya