| Ormas |
|
|
| |
| Ketua Umum PP PPM Lantik Ketua PPM Mada DKI Jakarta | 2020-07-19 06:17:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP PPM Berto Izaak Doko, Ketua Umum LVRI diwakili, Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris (Anggota DPD-RI), Panglima Kodam diwakili Aster, Dandim, Kapolda mewakili, PPM Depok, PPM Tangerang, PPM Banten, PPM Sumut dan para tokoh lainnya.
Berto Izaak Doko menjelaskan, "Pemuda Panca Marga (PPM) dalam kehadirannya di ...Berita Selengkapnya |
| Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap | 2020-07-15 21:55:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus buron Djoko Tjandra memasuki babak baru. Setelah berhasil masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan, Djoko Tjandra berhasil menyelinap ke Malaysia tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Menyikap hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendesak penegak huk ...Berita Selengkapnya |
| Kejari Samarinda Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Hibah, Bakkara Bantah akan Melarikan Diri | 2020-07-14 19:02:09 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Terpidana kasus tindak pidana korupsi atas nama Bakkara alias Abu Bakar alias Bakka yang beberapa kali di panggil oleh Kejaksaan Negeri Samarinda usai turunnya vonis Kasasi dari Kejaksaan Agung RI akhirnya dieksekusi oleh tim Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kota Samarinda ke tahanan Rutan Klas II A Sempaja Samarinda pada, Seni ...Berita Selengkapnya |
| Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita! | 2020-07-11 21:05:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut rencana Menko Polhukam Mahfud MD, memanggil empat pimpinan institusi soal e-KTP buronan kasus Djoko Tjandra sebagai sandiwara.
"Hii, kita nonton sandiwara ini. Ada main ci luk ba. Para menteri pura-pura sibuk tengkar dan saling pandang mengapa Djoko Tjandra lalu lal ...Berita Selengkapnya |
| Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra | 2020-07-07 21:23:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Pusat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020), dalam pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut salah satu poin pembahasan mengenai update kasus pencarian terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan ada o ...Berita Selengkapnya |
| Aplikasi Transportasi 'Online' Diusulkan Jadi Perusahaan Transportasi | 2020-07-07 09:00:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menyatakan aplikasi yang selama ini bergerak di bidang transportasi secara online harus betul-betul diatur secara jelas dan tegas menjadi perusahaan transportasi seutuhnya. Baik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Ja ...Berita Selengkapnya |
| Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati | 2020-07-07 08:46:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah fakta baru muncul dalam rekonstruksi
(reka atau adegan ulang) kasus tindak pidana permufakatan jahat dengan penyerangan brutal yang dilakukan John Kei (JK) dan anak buahnya terhadap Nus Kei beserta kelompoknya.
Adapun rekonstruksi digelar oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan dipimpin langsung Wadirkrimum PMJ ...Berita Selengkapnya |
| Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura | 2020-07-06 07:35:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai negara pengekspor perhiasan, Indonesia juga ternyata mengimpor emas. Hal ini setidaknya sempat dilakukan oleh PT Antam Tbk untuk memasok kebutuhan di dalam negeri.
Saat bersamaan, memang cadangan tambang emas Indonesia cenderung menurun dalam 10 tahun terakhir, yakni dari posisi 3.000 metrik ton pada tahun 2010, men ...Berita Selengkapnya |
| Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal | 2020-07-05 08:15:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Respons Grab Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum dengan denda Rp 29,5 miliar mendapat kritik balik masyarakat. Publik menilai, keputusan KPPU sudah tepat dan tidak akan mengganggu masuknya investasi asing ke Indonesia.
Justru keputusan ini menjadi bukti tegaknya hukum di tanah air ...Berita Selengkapnya |
| Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong! | 2020-07-03 14:54:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) berbuntut pelaporan hukum.
Koordinator lapangan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Ustaz Edy Mulyadi menanggapi enteng pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP ...Berita Selengkapnya |
|
|