JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Daerah mengatakan bahwa Undang - undang No. 27 / 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), dan Undang - Undang No. 12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (P3) bertentangan dengan Pasal 20 A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Badan Legislatif (Baleg) DPR segera mengusulkan revisi terhadap UU tentang MPR, DPD,DPR, dan DPRD (MD3). Meski belum ada pembahasan, badan kelengkapan itu sudah mengundang sejumlah pakar dan mantan anggota Dewan yang dulu pernah ikut menyusun UU MD3

Menurut Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono, belum ada kesimpulan terkai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Chairul Huda mengingatkan KPU, agar menjalankan perintah UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

Menurut Chairul, jika merujuk pasal 217 (1) UU MD3 yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang berhenti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai dua parpol yang ada dalam DPR, yakni PDIP dan PKS melanggar Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan tata tertib DPR. Pasalnya, beberapa kader partai tersebut yang bermasalah, hingga kini belum dipecat sebagai anggota DPR.

Seharusnya, kedua ...Berita Selengkapnya