JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III, Taufiqulhadi menilai pencantuman Pancasila dalam RUU KUHP menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap ideologi bangsa yang sudah teruji kesaktiannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam RDP (Rapat dengar pendapat) Panja RUU KUHP Komisi III dengan sejumlah ahli hokum dan pakar politik di ruang rapat Komisi I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya RUU Pengampunan Nasional dalam pembahasan prolegnas prioritas 2015 mendapatkan reaksi keras Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem Luthfi A. Mutty. Sebab menurut dia, RUU ini akan berimplikasi pada imunitas para pengemplang pajak dan menjadi ajang money laundry.

Imunitas yang dimaksud Luthfi adalah para ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR akan memulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki di ruang rapat Komisi III Kamis (18/6) siang.

Anggota Komisi I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan tugas sebagai anggota Komisi III. Salah satu misi penting yang ingin dituntaskannya pada periode lima tahun ke depan adalah menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"I ...Berita Selengkapnya

MAKASAR, Berita HUKUM - Pemberantasan korupsi harus berjalan dari hulu ke hilir. Berdasarkan survei yang dilakukan KPK di 10 kota besar di Indonesia, hasilnya terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik uang. “Tetapi untuk sikapnya, pemilih memperoleh nilai merah,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam diskusi publik “Prospek Politik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) ditunda kembali sampai masa persidangan yang akan datang.

Demikian keputusan Rapat pleno Badan Legislasi DPR RI , Selasa (9/7) dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono (F-P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - RUU Pilpres selangkah lagi diketok di tingkat Paripurna namun masih menyisahkan perdebatan terkait Presidensial Threshold (PT), karena itu, akan didorong penyelesaiannya di tingkat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Baleg

Pendapat itu disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg Anna Muawanah kepada Parlementa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) Tahun Anggaran 2013 yang telah disetujui DPR-RI untuk disahkan sebagai Undang-Undang pada 17 Juni lalu, dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 18 Juni 2013, selain m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menegaskan praktek liberalisasi perdagangan di Indonesia dan bukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang diadopsi langs ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya rencana pihak pemerintah untuk Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di dalamnya, RUU ini mewajibkan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti program Komponen Cadangan, Selasa (4/6).

Seperti yang dijelaskan Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TN ...Berita Selengkapnya