JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan vanues kegiatan Pekan Olahraga Nasional di Riau. Hal itu terlihat dari rencana KPK yang menjadwalkan memeriksa tujuh anggota DPRD Riau yang juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi perda PON.

Ketujuh anggota DPRD yang ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anggota DPRD Riau, Tourechan Azhari (Fraksi PDIP) dan Roem Zein (Fraksi Golkar), dalam kasus suap terkait dengan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembangunan venue menembak PON XVIII Riau, kemarin. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Catur Prasetya, Sekolah Polisi ...Berita Selengkapnya

Riau, Berita HUKUM - Pertarungan cabang olahraga (cabor) karate di PON XVIII / 2012 Riau tidak berjalan mulus. Pertarungan di nomor komite yang berlangsung di GOR Tribuana, Pekanbaru, Kamis (13/9), diwarnai kericuhan.

Kericuhan terjadi saat pertarungan perempat final kelas 55 kg putra. Saat itu karateka Jawa Tengah (Jateng), Imam Tauhid Raga Nan ...Berita Selengkapnya

RIAU, Berita HUKUM - Rahmat Syahputra, terlibat dalam pengaturan dan penyerahan uang lelah atau suap sebesar Rp900 juta untuk anggota DPRD Riau. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Rahmat Syahputra dengan hukuman penjara 3,5 tahun terkait kasus suap PON XVIII Riau, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

"Agar terdakwa dijatuhi hu ...Berita Selengkapnya

RIAU, Berita HUKUM - M Faisal Aswan dan Muhammad Dunir, anggota DPRD Riau penerima dana suap Rp 900 juta untuk memuluskan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Arena Menembak PON Riau 2012, disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.

Jaksa Mochamad Rum dari Komisi Pemberantasan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Karo Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menyatakan, hari ini Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokestra) Agung Laksono, tidak memenuhi panggilan KPK.

Untuk itu, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Agung. "Yang bersangkutan tidak jadi datang. Dan KPK pasti akan menjadwalkan ulang peman ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Belum juga selesai kasus Suap Sesmenpora pada pembangunan wisma Atlet, menyusul kasus Hambalang, kini bertambah lagi dengan kasus suap dalam Pembangunan Venue PON Riau, yang melibatkan Kontraktor-kontraktor berlabel BUMN.

Menurut Koordinator Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) Azmi Hidzaqi mengatakan, Pemban ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berusaha mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan revisi Perda no 6/2010, tentang penambahan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau.

Hal itulah yang diungkap Karo Humas KPK, Johan Budi saat memberika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dua tersangka kasus suap revisi pembahasan Perda PON XVIII Riau, M Dunir dan M Faisal Aswan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melengkapi berkas dakwaan.

Kedua tersangka yang masih menjabat anggota DPRD Riau ini, menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam lebih.” Iya sedang persiapan P21,” ujar M Dun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau, Muhammad Rusli Zainal menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus suap venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII.

Pasalnya, saat terjadi penangkapan para tersangka kasus tersebut, Rusli mengaku, sedang berada di Jakarta. "Saya lagi di Jakart ...Berita Selengkapnya