JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengamankan sebanyak 5.918 orang dari seluruh Polda jajaran saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10). Ribuan pendemo terpaksa ditangkap lantaran diduga membuat kericuhan.

"Dalam aksi berujung anarkis, Polri menangkap 5.918 orang," kata Kadiv Hu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta rakyat tidak mengandalkan jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review terhadap omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Sebab, jalur tersebut dianggap akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil.

Haris menilai, saat ini pemerintah tengah menggiring masyaraka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi mendesak pembatalan Omnibuslaw terus meluas. Buruh, Mahasiswa, Pelajar dan elemen masyarakat lainya turun kejalan pasca Undang-Undang kontroversial tersebut disahkan. Aksi tersebut digelar sejak tanggal 6 Oktober hingga puncaknya pada hari ini Kamis (08/10).

Alih-alih mendengarkan aspirasi Rakyat dengan dengan menerb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai ada ketidaklaziman dalam aspek formalitas pembentukan undang-undang dalam persetujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) oleh pemerintah dan mayoritas fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu menimbulkan gelombang penolakan yang sangat besar di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, forum Cipayung Plus nasional yang terdiri dari gabungan GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI, LMND dan HIKMABUDI melakukan aksi massa dalam jumlah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - ETOS Indonesia Institute menilai, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sangat mencederai hati rakyat, terutama kaum buruh dan pekerja.

Pasalnya, RUU Ciptaker yang disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 banyak mengundang kontroversial. Hal itu terbukti dengan a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gelombang penolakan publik begitu deras terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Bukan hanya karena merugikan kaum pekerja, tapi juga karena dianggap cacat prosedur. Pembahasan RUU Cipta Kerja tak didasari prosedur yang sesuai dengan tata laksana penyusunan perundang-undangan.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menye ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kemacetan berkaitan adanya aksi massa hari ini. Titik demo hari ini terpusat di dua lokasi yakni di sekitar gedung DPR dan Istana Negara.

"Hari ini ada dua titik yang kami perkirakan akan jadi tempat untuk unjuk rasa, yaitu di gedung DPR/MPR dan istana negara, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Investor global telah memeringatkan pemerintah Indonesia bahwa Undang Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah, (6/10/2020), akan merusak lingkungan. Menyadur Bangkok Post, Selasa (6/10), sekitar 35 investor besar menyatakan keperihatinan terkait pengesahan UU Cipta Kerja. Beberapa investor global itu antara lain ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jimly Asshiddiqie yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menyampaikan pendapatnya terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disetujui pemerintah dan parlemen pada rapat paripurna DPR, Senin (5/10).

Guru besar ...Berita Selengkapnya